Imigrasi Malang Adaptasi Kecepatan Informasi di Era Internet

SURYAMALANG.COM |MALANG - Kecepatan informasi di era internet seperti saat ini mendorong Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang harus beradaptasi dengan keadaan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang melihat peluang kecepatan informasi tersebut untuk meningkatkan branding nama instansi. 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Galih Priya Kartika Perdhana menyatakan, kecepatan informasi menjadi tantangan yang mutlak harus dihadapi oleh intstansinya. Di sisi lain, ia melihat peluang peningkatan branding saat orang-orang mulai mudah menerima informasi dengan cepat.

Menurut Galih, pihak yang bisa digandeng untuk mengangkat branding Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang adalah media massa. Dalam sebuah pertemuan antara jurnalis dengan pegawai imigrasi di Hotel Santika, Kota Malang, Galih menyatakan media massa bisa menjadi sarana publikasi informasi tentang program-program yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

"Saya mengajak teman-teman media untuk dapat mendukung kami dengan cara menyebarluaskan aturan-aturan ataupun budaya kinerja positif baik itu dalam konteks keimigrasian ataupun dalam konteks yang lebih luas," ujarnya, Jumat (10/3/2023).

Galih menyadari pihaknya membutuhkan sinergitas dengan media massa untuk mengangkat branding. Ia pun telah menginstruksikan bawahannya untuk turut bisa beradaptasi dengan jurnalis.

"Betapa tidak harus, informasi tersaji dengan begitu cepat. Orang-orang bisa mendapatkan berita terkini dengan begitu mudah hanya dengan mengakses media. Kami menyadari peran media sangatlah penting bagi suatu instansi khususnya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang dalam hal peningkatan branding," ujarnya.

Banyak inovasi layanan yang dimunculkan di kantor keimigrasian. Jika tidak dipublikasikan, maka banyak masyarakat yang tidak mengetahui jenis-jenis layanan yang terbaru. 

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, M Zainuddin mengungkapkan, banyak informasi liar yang menyebar di media sosial. Akibatnya, tidak sedikit orang yang termakan informasi bohong. Hal itu juga menjadi tantangan bagi jurnalis untuk mengklarifikasi informasi kepada pihak bersangkutan.

Pemahaman bersama antara lembaga pemerintahan dengan perusahaan media akan mendorong terciptanya informasi kredibel. Ketika jurnalis membutuhkan konfirmasi ke sebuah instansi, maka informasinya berasal dari narasumber yang terpercaya.

"Kewajiban jurnalis itu konfirmasi dan verifikasi. Jadi kalau ada jurnalis datang ke narasumber tidak menjalankan tugas di luar konfirmasi dan verifikasi tadi, bisa ditolak," ungkapnya.

Zainudin juga mendorong agar instansi negara lebih membuka keran informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat. Di sisi lain, ia juga mengajak pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang tidak takut menghadapi jurnalis abal-abal karena sudah ada aturan negara yang mengakomodir profesi jurnalis.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya, Cahyono berpendapat bidang hubungan masyarakat harus bisa menyampaikan informasi yang tepat dan akurat. Dengan begitu, bisa menghindari kesalahpahaman di publik ketika berita telah ditayangkan. 

"Jangan sampai Humas menyampaikan informasi yang kurang kredibel sehingga ketika berita sudah terbit, pihak humas komplain. Ini jangan sampai terjadi," ujarnya.

Cahyono menyarankan agar informasi yang disampaikan betul-betul sebuah realitas yang terjadi. Tidak ada hal-hal yang ditambahkan atau dikurangi. Dengan begitu, kerdibilitas informasi bisa dipertanggungjawabkan.

"Jadi katakan yang sebenarnya, apa adanya," paparnya. (Benni Indo)