Kritik Wakil DPRD Kota Batu untuk 100 Hari Kerja Aries Agung Paewai

SURYAMALANG.COM, BATU - Kota Batu sudah genap 100 hari dipimpin Aries Agung Paewai sebagai Pj Wali Kota Batu sejak dilantik Gubernur Jawa Timur, Khofifah pada 19 Januari 2023 lalu.

Selama kepemimpinan Aries Agung Paewai, puluhan program sudah digagas pria yang juga menjabat sebagai Kepala BPSDM Jatim itu.

Meski sudah menggagas banyak program dan rajin mendengarkan keluh kesah masyarakat Kota Batu, namun Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurochman menilai masih banyak hal yang perlu dilakukan Aries, khususnya untuk membuat OPD Kota Batu lebih kreatif.

“Secara normatif Pj Wali Kota sudah melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap beberapa persoalan yang menjadi penghambat kurangnya inovasi di level OPD karena kondisinya memang kinerja OPD monoton dalam merencanakan program dan kegiatan, serta masih minimnya upaya merealisasikan program-program yang sudah ditetapkan dalam APBD,” kata Nurochman kepada suryamalang.com, Minggu (30/4/2023).

Menurut Nurochman, OPD harus segera melakukan penyesuaian terhadap apa-apa saja yang sudah digariskan oleh Pj Wali Kota dan tidak lagi berpedoman pada kebijakan-kebijakan lama yang tidak sesuai dengan arah kebijakan baru dan yang tertuang dalam RPD.

Seperti contoh memberi ruang kreatif terhadap penggiat seni budaya, mengelola area potensial parkir sebagai salah satu unsur pendulang PAD, menyelesaikan piutang pajak, memberi kemudahan perizinan satu pintu dan kepastian hukum bagi pemohon yang tentunya tetap harus merujuk pada ketentuan yang berlaku ataupun kebijakan lokal yang sudah ditetapkan dan mengajak stakeholder pajak bicara tentang sumbangsih wajib pajak untuk pembangunan Kota Batu di samping orientasi profit bagi tempat usahanya.

“Kami melihat Pj Wali Kota melakukan reformasi birokrasi di Kota Batu yang selama ini kami rasakan tidak adanya sinergitas yang baik. 100 hari bagi Pj Wali Kota bisa jadi tidak berwujud apa-apa bila tidak ada dukungan dan sinergitas yang baik dari para asisten, staf ahli, sekda dan kepala OPD sebagai instrumen pelaksana kebijakan,” ujarnya.

“Saya masih menyakini bahwa Pj Wali Kota belum bisa banyak melakukannya di masa 100 hari ini karena secara normatif masih berpedoman atas DPA dan APBD produk kepemimpinan sebelumnya yang secara hukum harus dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan,” tambahnya.