Viral Video Panas Pasutri di Kendari, Adegan Dilakukan Sebelum Menikah Lupa Hapus di Handphone

Jika uang tersebut tidak dikirimkan, MRH mengancam akan menyebarkan video pribadinya.

"Dalam percakapan itu AA menjawab tidak memiliki uang, kemudian dijawab oleh akun MRH dengan berkata-kata kasar.

"Karena merasa diperas dan diancam kemudian AA ini memberitahukan kejadian tersebut kepada RZ, saat diberitahukan mengenai pengancaman dan pemerasan tersebut, RZ beranggapan bahwa pelaku tidak akan sampai berani menyebarkan video itu," kata AKP Fitrayadi.

Namun pada Minggu (7/5/2023), AA sangat kaget setelah diberitahukan oleh temannya bahwa video pribadi miliknya telah tersebar dan viral di sosial media sosial.

Keberatan dengan hal tersebut, RZ dan AA melaporkannya ke Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

Sementara itu AA saat di kantor polisi membenarkan video tersebut ia rekam bersama RZ saat mereka belum berstatus sebagai suami istri di tahun 2022.

“Saat pembuatan video kita masih proses lamaran, sekarang sudah resmi menikah,” jelas AA.

AA melanjutkan, dirinya bersama RZ kini meminta maaf terkait video viralnya.

Ia mengakui video tak senonoh itu membuat warga Kendari resah.

“Permohonan maaf kami telah meresahkan warga Kota Kendari atas beredarnya video yang tidak baik," tambah AA.

RZ menyebut, video direkam lewat HP miliknya. HP tersebut kemudian dijual kepada orang lain.

RZ mengaku sempat dimintai uang agar video syur tidak disebarkan oleh orang tak dikenal.

"Pemerasannya itu pertama dikirimkan videonya terus saya balas ‘astagfirullah’ kenapa bisa ada itu video,” jelas RZ.

Lantaran tak punya uang, RZ kemudian membiarkan acaman pelaku pemerasan.

Hingga akhirnya RZ dan istrinya dipanggil polisi setelah video syurnya viral.

“Kita diamankan tiba-tiba dapat kabar kalau sudah viral dan tersebar,” tandas R.

Pelaku penyebaran disangka melanggar Pasal 45 ayat (1 ) UU Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman kurungan 6 tahun atau denda Rp 1 miliar.