Prof FEB Universitas Brawijaya Malang Bicara Soal Keluhan Pedagang yang Terdampak TikTok Shop

SURYAMALANG.COM, MALANG - Prof Dr Rofiaty SE MM, profesor dari FEB Universitas Brawijaya (UB) Malang yang dikukuhkan, Minggu (24/9/2023), bersama tiga lainnya yang semuanya dosen perempuan.

Mereka adalah Prof Dr Ir Pudji Purwati MP dari FPIK, Prof Dr Ir Kuswati MS dari Fakultas Peternakan dan Prof Dr Dra Asfi Manzilati ME dari FEB.

Rofiaty membawakan orasi ilmiah pengukuhannya tentang persaingan bisnis yang memasuki era digital dan persaingan global.

Tentang keluhan pedagang pasar konvensional yang merasa sepi pembeli karena terdampak TikTok Shop, ia mengatakan, pelaku bisnis harus fleksibel.

"Pelaku bisnis harus fleksibel untuk menyesuaikan pasar," jelas dia menjawab pertanyaan wartawan.

Dikatakan, siap atau tidak siap, kondisi itu terjadi. Dikatakan, pedagang yang memiliki anak atau keponakan generasi Z bisa dimintakan bantuannya membuatkan itu. Sebab pedagang usianya mungkin sudah di atas 50 tahun.

Dikatakan, pada UKM malah lebih duluan menyesuaikan pada perkembangan digital. Mereka memiliki media sosial IG, TikTok dan lainnya.

"Dari dinas terkait atau pengelola pasar juga bisa membantu mereka dengan memberikan support," katanya.

Sebagaimana mencuat di media, kondisi penjualan di pasar konvensional meredup atau sepi karena diduga maraknya pemakaian TikTok Shop untuk berjualan. Bahkan harganya lebih murah dari harga di pasar.

Sedang Prof Pudji, gubes bidang Ilmu Ekonomi Perikanan di FPIK menyatakan laut adalah sumber daya milik bersama dimana semua orang boleh memanfaatkannya. Namun kalau tidak dijaga akan habis.

"Untuk menjaga sumber daya laut, harus ada model keberlanjutan rumah tangga nelayan dengan mata pencaharian alternatif (MPA)," kata dia.

Dengan begitu, ada waktu buat sumber daya perikanan untuk pulih. Serta memberikan nilai ekonomi atau pendapatan lain.

Sehingga modal sosial, kesehatan, akses pendidikan dan ketahanan pangan akan tercapai.

Namun ini ada kelemahannya, yaitu untuk mengubah perilaku nelayan yang biasa berburu tidak mudah.

Sehingga perlu campur tangan pemerintah dengan pendampingan untuk mengembangkan MPA ini.