Kolaborasi untuk Tuntaskan Program Kerakyatan di Kota Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mengundang Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Dewan, Rabu (27/9/2023). Rapat koordinasi ini membahas banyak hal tentang program-program yang belum tuntas di Pemkot Malang.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi sarana bagi Wahyu untuk memaparkan program-program prioritas selama ia menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang selama setahun lebih ke depan. Dipaparkan Wahyu, ada sejumlah poin prioritas yang akan ia kerjakan ketika menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang.

Program-program prioritas tersebut merupakan titipan dari Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dari Pemerintah Pusat, program prioritas yang akan ia kerjakan yakni penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pelayanan publik dan pengendalian inflasi. Sedangkan program prioritas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni pemanfaatan Gedung Malang Creative Centre (MCC) dan peluang kerjasama dengan King's Colaage University yang berbasis di London, Inggris.

Dalam menangani stunting, Wahyu menyatakan perlu adanya kolaborasi antar pihak sehingga penangananya menjadi satu kesatuan program. Di sisi lain, Wahyu juga mengatakan perlunya ada satu data tunggal tentang stunting di Kota Malang.

Persoalan yang dihadapi Pemkot Malang saat ini, selain belum adanya data, juga cakupan balita yang mengikuti bulan timbang masih rendah. Hal ini berdampak pada minimnya pendataan yang menjadi kebutuhan pemerintah untuk mengerahkan kebijakan penanganan stunting. 

"Maka perlu melakukan jemput bola dalam rangka meningkatkan cakupan balita yang mengikuti bulan timbang," katanya, Rabu (27/9/2023).

Mengenai upaya menekan angka kemiskinan ekstem, Wahyu menyatakan saat ini dirinya tengah menbaca data-data berdasarkan laporan yang ia terima. Penanganan kemiskinan ekstrem dalam waktu dekat dilakukan dengan cara pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"Tidak cukup hanya diberi, tapi juga harus diberdayakan," ujar Wahyu.

Kata Wahyu, tidak mudah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Kota Malang. Perlu waktu untuk bisa mewujudkan Kota Malang betul-betul terbebas dari kemiskinan ekstrem.

Di sektor pelayanan publik, Wahyu memaparkan program digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi. Pemkot Malang akan menata kembali aplikasi layanan pemerintahan yang kurang terintegrasi. Menutur Wahyu, integrasi aplikasi yang terkait dengan layanan pubik akan memudahkan masyarakat dan pegawai untuk mengurus kebutuhan, seperti urusan dokumen.

Mengenai pengendalian inflasi, Pemkot malang mengoptimalisasikan potensi pendapatan daerah, baik bersumber pajak daerah, retribusi maupun pendapatan asli. Pengendalian inflasi di Kota Malang menjadi titik sentral yang penting karena kota ini menjadi magnet wisata, bisnis, dan pendidikan.

"Kami akan berjalan seiring antara eksekutif dan legislatif. Saya diusulkan oleh DPRD untuk bisa duduk di ini. Saya harapkan bisa semakin berkualitas kolaborasi ke depan. Mungkin kemarin ada yang kurang, kami harapkan ada hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif," paparnya.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengatakan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat terlihat siap berkolaborasi dengan legislatif. Made juga menegaskan, bahwa nama Wahyu telah diusulkan oleh legislatif lalu diterima oleh Kemendagri. Hal itu 

"Kami memang mengusulkan dan kami inginkan ada perbedaan dari wali kota terdahulu. Bedanya, Pj Wali Kota Malang sekarang tidak berkampanye, tidak berpolitik, tidak ada pendananya. Usulan dewan gratis dan pada hari ketiga ini kami bertemu rapat koordinasi. Ini menunjukan beliau siap berkolaborasi," ujarnya.

Setelah menggelar rapat koordinasi, Made mengatakan legislatif akan mengundang kembali Wahyu untuk rapat bertemu engan pimpinan fraksi. Tujuannya untuk membicarakan langkah-langkah strategis menghabiskan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).