Pemkot Malang Tekan Kemiskinan Ekstrem Serendah Mungkin

Ada sejumlah OPD yang akan memberikan keterampilan, seperti Diskopindag Kota Malang dan Dinsos-P3AP2KB Kota Malang.

Nantinya, ketika keterampilan selesai dilakukan, produk-produk hasil keterampilan tersebut akan difasilitasi Pemkot Malang untuk dibantu pemasarannya.

Sesuai data Pemkot Malang, 98.689 tenaga kerja terserap sampai 2 Oktober 2023. Angka ini diperkirakan naik karena masih ada waktu hingga tahun 2023 selesai. Pada 2022, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 120.770 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Arif Tri Sastyawan menyatakan serapan tenaga kerja saat ini diprediksi akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pasalnya, aktivitas pariwisata dan bisnis yang membaik telah membuka banyak potensi kebutuhan tenaga kerja.

"Tenaga kerja di Kota Malang banyak bergerak di bidang pariwisata, seperti kafe, restoran, hotel, dan beberapa bisnis UMKM," ujar Arif.

Pihaknya juga gencar membuka lowongan informasi kerja agar bisa diakses pencari kerja. Menurut Arif, upaya menyerap tenaga kerja ini merupakan bagian dari program prioritas mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Semakin banyak yang bekerja, diharap bisa meningkatkan kesejahteraan," katanya.

Bapeda juga melakukan upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Bapeda telah melakukan validasi data kesejahteraan sosial di Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru.

Data tersebut telah dikirim ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pembaruan data.

Pembaruan data itu bisa digunakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial untuk menyesuaikan kebutuhan bantuan yang akan dikirim.

Kepala Bapeda Kota Malang, Dwi Rahayu menjelaskan dari validasi data tersebut diketahui ada warga yang bukan kategori miskin tercatat.

Sebaliknya, warga yang seharusnya masuk kategori, namun tidak tercatat.

Total lima kecamatan ada 7.009 yang bukan kategori masyarakat miskin masuk ke DTKS.

Pemkot Malang melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan. Program pemberian bantuan dan intervensi pelatihan yang berkesinambungan perlu dilakukan agar masyarakat miskin bisa mandiri.

"Turunnya ini karena sinergitas. Ada pemberian bantuan dan pelatihan. Kan ada beberapa kategori, sangat miskin, miskin dan hampir miskin sehingga perlakuannya berbeda. Miskin ekstrem ini yang tidak bisa apa-apa, maka perlu diintervensi," ungkap Dwi.