Kadishub Jatim Sebut Pemkab Lumajang Seharusnya Bisa Bangun Palang Pintu Rp 1-2 Miliar

Oleh karena itu, Nyono mengungkapkan sepanjang tahun 2023 ini, Pemprov Jatim mengucurkan dana khusus untuk melakukan percepatan pembangunan pos palang pintu perlintasan KA yang terdapat di ruas jalan milik kabupaten dan kota di Jatim. 

Ia menyebut, jumlah anggarannya sekitar Rp17 miliar untuk melakukan percepatan pembangunan 37 pos palang pintu perlintasan KA tersebut. 

"Ini dana provinsi, bukan kewenangan provinsi. Tapi ini karena menyangkut nyawa manusia untuk percepatan pembangunan palang pintu dan pos ini," sebutnya. 

Berdasarkan catatan yang diingatnya, terdapat sekitar hampir 700 titik perlintasan sebidang tanpa pos palang pintu dan penjagaan. 

Belum lagi dengan pertumbuhan perlintasan liar yang dibuka paksa oleh warga secara serampangan. 

Sehingga, menurut Nyono, pemkab dan pemkot perlu secara serius mengalokasikan anggarannya untuk segera membuat pos palang  pintu.

"Kadang ada masyarakat membuka sendiri, untuk akses mudah. Siapa yang bisa membendung. PT KAI sudah angkat tangan, itu PM 94/2018, sudah diarahkan ke pemkab sesuai nama hirarki jalannya," katanya. 

"Iya (peran besar ada di Pemkab) sesuai dengan PM 94/2018. Itu sudah dikoordinasikan dan rakernis. Iya anggaran (kendala)," tambahnya. 

Jika dikalkulasikan, lanjut Nyono, tak mahal menganggarkan Rp1-2 miliar untuk pembuatan dua pos palang pintu perlintasan. 

Dibandingkan dengan menganggarkan pembuatan flyover yang bisa tembus angka belasan miliar

"Daripada bangun flyover, contohnya di Krian Rp 20 miliar. Masa kabupaten kota mengalokasikan, mungkin Rp 1-2 miliar, kok gak bisa. Bukan saling melempar. Kita semua kolaborasi," pungkasnya. 

Baca juga: Firasat Buruk Jadi Nyata, Riyono Enggan Ikut Reuni sebelum Tewas Bersama 10 Teman di Lumajang