Ketua Umum Muhammadiyah Sentil Politik Dinasti saat Dialog Prabowo - Gibran di UM Surabaya

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir menyinggung  masalah politik dinasti dalam sambutannya secara daring untuk acara dialog publik pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Auditorium lantai 13 Tauhid Tower Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jumat (24/11/23).

Dikatakannya, siapapun yang mendapat mandat rakyat maka memiliki tanggung jawab yang tidak ringan karena perlu membawa Indonesia dengan seluruh tanah air.

Tak hanya merdeka, tapi juga berdaulat adil dan makmur.

"Kami berharap para capres dan cawapres selain menjalankan cita-cita konstitusi, dalam memimpin cita-cita benar-benar menjadi negarawan sejati. Bukan hanya kepala kepemerintahan tetapi juga menjadi kepala negara yang tegak lurus di atas kepentingan diri, kroni, dinasti dan kepentingan sempit lainnya,"ungkapnya.

Dikatakan Haedar bahwa Dialog Publik Muhammadiyah merupakan salah satu bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Muhammadiyah membuka ruang komunikasi dan diskusi untuk ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam memberikan gagasan untuk membawa Indonesia maju. 

Karena itu Muhammadiyah berpandangan kontestasi pemilu bukan hanya merebut hati rakyat dan menduduki jabatan pemerintah. Tetapi pada saat yang sama bagaimana menduduki jabatan ini mampu membawa mandat yang utama.

"Mulai dari mewujudkan visi misi negara sesuai UUD 1945 serta nilai dasar Pancasila sebagai konstitusi Indonesia. Sehingga siapapun capres cawapres yang terpilih, maka bukan hanya dalam cita-cita dan visi misi sendiri,"lanjutnya.

Kemudian Haedar berharap kontestasi Pemilu 2024 bisa dijaga bersama oleh agar berjalan luber jurdil, bermartabat, beretika dan menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan, kepatutan sekaligus juga kontestasi demokrasi yang tegak lurus dengan segala aturan yang berlaku. 

Tidak ada penyimpangan serta dapat mempersatukan bangsa. 

"Pemilu dan kontestasi yang berbeda tidak boleh menjadi tempat untuk meretakkan keutuhan bangsa dan kontestasi pemilu seberapapun itu tidak mengoyak persatuan bangsa. Sungguh rugi karena pemilu kita pecah sebagai bangsa,"lanjutnya.

Muhammadiyah, dikatakan Haedar, sebagai organisasi kemasyarakatan mengedepankan politik kebangsaan melalui para tokoh yang mendirikan republik ini berharap lima tahun ke depan mampu menyelesaikan masalah sendiri dan permasalahan berat bangsa bisa diselesaikan

Mulai dari korupsi dengan KPK yang lemah, kesejahteraan yang kurang serta sumber daya alam yang banyak dieksploitasi. Termasuk hutang negara yang berat.

"Permasalahan itu diharapkan bisa ditangani pemimpin baru dengan tanggung jawab dan menyelesaikan masalah yang tersistem,"urainya.

Selain itu, ia berharap pemimpin ke depan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang modern, besar yang berdiri sejajar semartabat dan berdaulat dengan bangsa lain yang lebih maju.
 
Bukan hanya menjadi objek yang menjadi kepentingan pihak lain yang tidak sejalan dengan semangat jiwa dan dasar konstitusi.

"Harapan kami bagaimana pemimpin ke depan, dapat bersatu memobilisasi potensi untuk bagaimana Indonesia ke depan dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi dalam saat yang sama berdiri tegak dalam kepribadian d imana agama, Pancasila dan kehidupan luhur bisa dipertahankan,"pungkasnya.