Guru Besar UGM: Transisi Energi Jangan Bebani APBN, Demand Listrik Masih Stagnan

SURYAMALANG.COM, MALANG- Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (FT UB) menggelar seminar nasional transisi energi diadakan di auditorium lantai 2, Selasa (28/11/2023). Narasumber yang dihadirkan antara lain Prof Ir Tumiran MEng PhD, guru besar UGM dan Wiluyo Kusdwiharto, Direktur Mega Proyek dan Energi Terbarukan PT PLN.

Seminar itu mengangkat tema "Perspektif Akademik Menuju Industri Kelistrikan Yang Sehat untuk Mendukung Transisi Energi".

Menurut Tumiran, konsep transisi energi ini sebagaimana i PP 79/2014 tentang kebijakan energi nasional sudah menargetkan di 2025, Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 23 persen. Dan di 2050 mencapai 31 persen. "Jadi sekarang adalah masa transisi energi. Konsep PP 79 itu sudah berjalan tapi capaian targetnya belum. Tapi target capaian itu kan harus sesuai pertumbuhan konsumsi," jelas dia pada wartawan di sela acara.

Dikatakan, pertumbuhan konsumsi listrik hampir stagnan. Hal ini bukan di kesalahan produsen listriknya tapi pada demand yang menyerap tenaga listrik dari industri. "Nah, industri kita belum tumbuh signifikan seperti yang diskenariokan saat menyusun kebijakan energi nasional. Untuk mencapai target itu ada tekanan besar. Bukan dari Indonesia tapi dari internasional," kata dia.

Ia melihat pemerintah sebenarnya sudah komit pada transisi energi itu. Tapi pandangan akademisi adalah transisi energi itu jangan sampai jadi beban keuangan negara. Sebab APBN asalnya dari rakyat. "Maka bagaimana transisi energi itu smooth, harga dalam koridor keekonomian tapi memacu industri EBT itu muncul di dalam negeri. Jangan sampai industri EBT nya import. Devisa kesedot, harga naik tapi untuk mengkompensasi negara lain," jelasnya.

Sehingga malah menghidupi industrinya dan lapangan kerja negara lain. Sedang di dalam negeri belum ada. Maka yang diharapkan adalah industri listrik yaitu tak hanya PLN tapi juga industri pendukungnya juga dibuat sehat. Seperti komponen, peralatan. Sehingga yang bekerja adalah warga Indonesia, lulusan-lulusan perguruan tinggi. "Di kita ini industri inverter saja tidak ada. Dulu pernah ada tapi kemudian tutup karena demand-nya tidak ada," papar dia.

Sehingga produk yang terkait EBT masih import karena tidak ada pabrikasi di dalam negeri. Maka ia mendorong pemerintah melalui kementrian perindustrian atau sektor-sektor terkait bergerak agar industrinya tumbuh dan mengkreasikan pasar.  Dikatakan, jika terjadi percepatan EBT tapi industrinya import, maka akan sulit mandiri. "Ini yang kami dorong lewat seminar antar kampus-kampus. Karena kedepannya yang bertanggung jawab adalah generasi muda yaitu para  mahasiswa. 

Maka mereka harus terserap dalam proses transisi energi dan punya transformasi knowlegle dan skillnya. Sedang Wiluyo Kusdwiharto menambahkan jika untuk transisi energi, PLN dan pemerintah sudah sepakat harus dilakukan bersama-sama. Tak hanya melibatkan pemeritnah-BUMN, tapi juga pihak swasta karena menyangkut investasi cukup besar.

 "Perkiraan kami untuk transisi energi butuh biaya Rp 10 ribu triliun. Jumlahnya banyak dan tidak bisa dikerjakan pemerintah maupun BUMN. Perlu pelibatan swasta dalam negeri dan luar negeri. Namun pemerintah dan PLN juga sudah punya peta jalan (road map) untuk mencapai nature emisi 2060 dengan membatalkan rencana membangun PLTU. 

Dimana di perencanaan 2028-2029 dibuat 1,3 mega watt. Tapi kemudian di 2029-2030 tidak membangun pembangkit fosil lagi dan digantikan dengan pembangkit renewable seperti pembangkit  angin, hidro, biomass dan sebagainya. Ia menyebut di RUPTL ( Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) pada 2021-2030 disebut sebagai the greenest RUPTL yang pernah dibuat selama ini.

Sebab yang dibangun untuk EBTnya sekitar 20,9 mega watt atau sekitar 50 persen dari kapasitas yang akan dibangun. "Jadi ini benar-benar menunjukkan tekad dari PLN untuk melakukan transisi energi dengan baik. Dan transisi energi ini harus dilakukan berkesinambungan dan gradual dan tidak bisa buru-buru karena ada risiko pemadaman listrik," jawab dia.

Sehingga dilakukan dengan cara transisi. "Kita juga punya konsep juga akan mempensiunkan PLTU yang sudah tua dan akan digantikan dengan pembangkit yang renewable," jelas Wiluyo. Sedang potensi EBT banyak di luar Jawa. Sementara potensi di Jawa sudah habis digunakan. Sehingga PT PLN akan membangun EBT yang masif di luar Jawa, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. 

Dan energi hijau itu akan disalurkan melalui transmisi seperti dari Sumatera ke Jawa, Kalimantan ke Jawa dan Nusa Tenggara ke Jawa. Tentang potensi EBT di luar Jawa beragam. Di Sumatera berpotensi pada air dan geothermal. Sedang  Kalimantan potensi di hydro dan NTT dengan PLTS. Hasilnya nanti akanbdisalurkan ke PLTU di Jawa yang masih mendominasi pembangkit listrik di Jawa. 

Sedang Dekan FT UB Prof Ir Hadi Suyono PhD menyatakan UB sebagai bagian dari perguruan tinggi ingin mendorong baik dari regulasi dan implementasi. "Minimal pada 2025 kita akan capai EBT 23 persen. Dan perguruan tinggi mengawal ini dan memberikan kontribusi pemikirannya," pungkas Hadi.