Terinspirasi dari Pemilu 2019, Mahasiswa UB Ciptakan Prototipe EFO

SURYAMALANG.COM, MALANG - Desy Lania Fitriani membuat Election For Everyone (EFO) untuk memudahkan pemilih rantau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Inovasi mahasiswi FISIP Universitas Brawijaya (UB) ini masih dalam bentuk prototipe.

EFO berbentuk website yang bisa dimanfaatkan oleh pemilih yang tidak berada di wilayah domisilinya. Pemilih rantau cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengajukan pindah pilih.

Desy dan kelompoknya membuat prototipe ini terinspirasi dari pelaksanaan Pemilu 2019. Saat itu Desy menemukan banyak mahasiswa yang tidak tahu mengurus formulir A5 untuk pindah pilih.

Sebenarnya Desy ingin inovasi tersebut dapat digunakan dalam Pemilu 2024. Tapi, waktu Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

"Jadi gagasan kami adalah memudahkan pemilih perantau bisa memilih dalam Pemilu 2029," kata Desy kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (6/12).

Desy berharap KPU melirik prototipe itu untuk digunakan dalam Pemilu. "Tujuannya adalah agar bisa menurunkan angka golput," imbuhnya.

Desy memamerkan prototipe itu dalam pameran produk mahasiswa bertema Desain Digital Civics Pemilu 2024 di hall gedung B FISIP UB.

Dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Politik, Wawan Sobari PhD mengatakan sekarang adalah tahun kedua pelaksanaan eksebisi karya mahasiswa dari mata kuliahnya.

"Ini untuk mendorong partipasi atau keterlibatan publik terkait Pemilu. Jadi, mereka tidak hanya sekedar mencoblos. Ada yang berbentuk game, ada juga yang mendorong pemilih rantau," kata Wawan.

Saat ini pemilih mengurus pindah pilih secara manual. Padahal setiap tahun jumlah mahasiswa rantau di Malang mencapai 50.000 orang.

"Kalau dikalikan tiga tahun, ada 150.000 mahasiswa. Mereka butuh layanan formulir A5 untuk memudahkan pemilih rantau mencoblos di tempat domisilinya. Tapi kemampuan KPU Kota Malang hanya bisa melayani 2.000 orang per hari," terangnya.

Biasanya KPU menutup pengurusan pindah pilih pada H-30 coblosan. Terbatasnya waktu ini membuat banyak pemilih rantau yang tidak memberikan hak suaranya.

"Bayangkan kerugian negara jika pemilih rantau tidak memberikan hak suaranya. Anggaran Pemilu yang mencapai Rp 76 triliun sia-sia karena banyak pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya," imbuhnya.