Warga Perlu Bersikap untuk Atasi Banjir di Kota Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Akademisi bidang hukum Universitas Widyagama, Purnawan Dwikora Negara, mengharapkan adanya gerakan masyarakat untuk menyudahi problematika banjir yang terjadi di Kota Malang. Gerakan itu berupa Citizen Lawsuit yang ditujukan kepada pemerintah.

Seruan itu disampaikan Purnawan saat berbicara dalam diskusi publik, kegiatan kolaborasi antara Fakultas Hukum Universias Widyagama dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang mengenai bencana ekologi di Kota Malang. Kegiatan berlangsung di Lantai 2, Perpustakaan Universitas Widyagama Malang, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Pupung, sapaan akrabnya, pemerintah telah gagal menangani banjir di Kota Malang. Sejumlah pogram yang telah diselenggarakan masih belum mampu menangani banjir. Parahnya lagi, justru sejumlah program yang dianggarkan oleh negara terindikasi potensi korupsi.

"Warga punya hak untuk menanyakan itu semua. Coba lihat banjir bandang di Kota Batu. Banjir yang begitu dahsyat itu, sampai sekarang tidak ada tersangkanya," ujarnya.

Menurutnya, lingkungan yang aman dan berkesinambungan adalah hak. Namun, banyak terjadi ketimpangan sehingga keseimbangan lingkungan, utamanya di Kota Malang, tidak berfungsi dengan baik. Banyak kepentingan politik dan ekonomi mendominasi di baliknya.

"Maka perlu ada citizen lawsuit untuk menggugat pemerintah dalam menangani banjir," terangnya, Sabtu (20/1/2024).

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Ahmad Adi Susilo menyebut, setiap kali ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selalu menemukan adanya program pengadaan jalan dan drainase. Program-program tersebut erat kaitannya dengan upaya pemerintah menanggulangi banjir.

Namun juga ada potensi terjadinya korupsi di sektor tersebut. Apalagi, cukup sulit untuk mengakses data-data publik berkaitan hal tersebut. Adi berkesimpulan, persoalan banjir yang tidak pernah selesai ini karena masalah lama, yakni persoalan struktural dan administrasi.

"Tidak terbatas hanya faktor administrasi, tapi juga sangat erat kaitannya dengan persoalan struktural. Bagaimana kebijakan negara turut memengaruhi. Ada permasalahan di pengadaan barang dan jasa. Di manapun, BPK selalu menemukan ada pengadaan jalan dan drainase," ujarnya berdasarkan analisis dari MCW.

Berbicara Kota Malang, menurut Adi, saat ini telah masuk kepentingan pemodal ke dalam kebijakan tata ruang kota. Akhirnya, berdampak pada kondisi lingkungan. Berdasarkan analisis dari MCW, para pemodal yang bermain di kawasan Malang Raya masih dikuasi oleh orang-orang dalam satu kelompok. Menelisik kondisi tersebut, MCW menilai ada potensi korupsi yang sangat kuat.

"Ada potensi korupsi yang memiliki korelasi. Orangnya ya itu-itu saja. Artinya pola-pola permainan dilakukan secara sistematis dan pengawasan dari masyarakat sangat kurang," katanya. 

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup, Pradipta Indra Ariono menilai bahwa orang-orang yang memiliki kuasa kebijakan turut memperparah kondisi banjir di Kota Malang maupun Malang Raya. Banjir tidak sekadar akibat curah hujan, tetapi juga karena kebijakan-kebijakan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan lingkungan.

"Sejak 2003 Malang selalu mengalami banjir. Intensitas banjir itu yang kemudian harus kita lihat lebih luas. Kalau kita mau membaca lebih banyak, setiap tahun, kota Malang selalu mengalami kenaikan banjir. Angkanya cenderung naik turun. Titik awalnya tidak ada banjir, menjadi ada banjir. Kok makin hari semakin banyak titik genanangan di Kota Malang?" ujarnya.

Walhi mengungkapkan, berdasarkan data yang ia peroleh dari Pemkot Malang, hanya ada 4 persen saja ruang terbuka hijau untuk publik di Kota Malang. 20 persen lainnya adalah ruang terbuka hijau privat. Seharusnya, ruang terbuka hijau untuk publik lebih luas dibanding privat.

Perlu ada kebijakan yang tepat untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Walhi pun mendesak agar pemerintah bisa mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai alokasi ruang terbuka hijau, yakni 30 persen.