Kronologi Pegawai Puskesmas Ngamuk dan Tolak Pasien BPJS Viral, Kepala Puskesmas Klarifikasi

Sebab untuk melakukan tindakan diperlukan identitas yang jelas.

Kurnia menjelaskan dengan adanya kartu identitas, pihaknya bisa melihat apakah penyakit pasien/warga menular atau membutuhkan penangan serius.

Selain itu puskesmas bisa meyakinkan bahwa warga yang diperiksa sesuai dengan identitas, bukan untuk orang lain.

"Warga bilang ada bawa KTP, itu nggak ada. Karena KTP kan diperlukan untuk rekam medis dan sebagainya, atau alergi atau virus kan diperlukan KTP. Petugas saya minta kartu itu, warga yang bersangkutan menolak," katanya.

"Jadi beliau datang dengan keluhan hipertensi ya. Mungkin di situ juga pegawai saya tidak tenang juga, makanya ribut. Tapi setelah kejadian, sudah kita panggil pegawai semua untuk rapat. Biar ke depan lebih persuasif dan humanis dalam pelayanan," kata dr Kurnia yang mengaku akan mengevaluasi layanan di puskesmasnya.

Terpisah, pengaman kebijakan publik yang juga jejaring Ombudsman Sumut mengatakan seharusnya puskesmas lebih berinisiatif untuk mengambil tindakan.

Ia mengatakan kepala puskesmas seharusnya lebih peka dengan kondisi seperti ini yang kapan pun bisa terjadi.

"Seharusnya caranya lebih santun lagi ya. Jangan mengedepankan emosional. Paling tidak pegawai mengkonsultasikan ke kepala puskesmanya untuk mengambil tindakan. Nah ketika ibu itu konsultasi jadi kapusnya ini memberikan dispensasi, keringanan. Ini untuk menghindari malpelayanan publik," katanya.

Apaabila warga tidak membawa KTP, seharunys puskesmas bisa menjadi lebih bijak lagi, kata dia.

"Kan sudah akreditasi, harusnya lebih bijak untuk hal seperti ini. Misalkan gak bawa KTP, ya dibantu menjeput. Atau hanya perlu difoto oleh keluarga di rumah atau seperti apa," pungkasnya.