Tolak Gate 13 Dibongkar, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Gelar Aksi di Kantor Pemkab Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Keluarga korban Tragedi Stadion Kanjuruhan menolak adanya pembongkaran gate 13 di Stadion Kanjuruhan yang saat ini tengah direnovasi.

Penolakan dilakukan oleh puluhan keluarga korban Tragedi Stadion Kanjuruhan dengan menggelar aksi solidaritas di Kantor Pemerintah Kabupaten Malang, Senin (22/1/2024).

Sekira pukul 09.00 WIB, para keluarga mengenakan pakaian hitam sudah berkumpul di depan Kantor Pemkab.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan #SAVEGATE13 Usut Tuntas Atau Kami Balas.

Diiringi dengan lantunan sholawat nabi, keluarga korban Tragedi Satdion Kanjuruhan berjalan menuju ke dalam Pendopo Agung Kota Malang.

Kedatangan keluarga korban Tragedi Stadion Kanjuruhan, disambut oleh Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Firmando Hasiholan Matondang.

Di sebuah pertemuan itu, beberapa perwakilan keluarga korban Tragedi Stadion Kanjuruhan menyampaikan aspiranya, termasuk penolakan pembongkaean gate 13.

"Gate 13 jangan dibongkar karena menjadi pengingat (bagi kami)."

"Di situ 135 warga Malang pernah dibantai di gate 13," ujar Rizal Putra Putrama, keluarga korban Tragedi Stadion Kanjuruhan.

Rizal juga mengatakan, bahwa laporan model B yang dibuat oleh ia beserta Devi Athok hingga saat ini belum tertangani.

Bahkan, laporan tersebut telah dibawa ke Bareskrim Polri.

"Stadion Kanjuruhan sudah dibongkar, tetapi laporan model B di Polres Malang belum tertangani, kami bawa ke Bareskrim juga belum ada perkembangan," sambungnya.

Di sisi lain, Devi Athok menginginkan gate 13 dijadikan sebagai museum pengingat bahwa di lokasi tersebut pernah terjadi genosida masyarakat Malang.

"Kalau memang ditutup ya di tribun ditutup gak papa , dalam tangga dan pintu jangan diotak atik, yang lainnya bisa diomongkan bareng," imbuhnya.

Sementara itu, pendamping keluarga korban Tragedi Stadion Kanjuruhan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang, Daniel Siagian menambahkan, bahwa aksi saat ini merupakan tindak lanjut dari audiensi di DPRD Kabupaten Malang, 12 Juli 2023 lalu.