Kaum Intelektual Malang Raya Beraksi Lawan Dekadensi Moral Politik dan Hukum, 5 Februari 2024

DEKADENSI HUKUM - Seruan ini juga khusus ke lembaga presiden. Bukan ke person ya, bukan Jokowinya. Tapi lembaga presidennya, lembaga MK dan lembaga parpol itu kita serukan agar memberikan keteladanan etika dan moral. Dan khusus mereka yang duduk di lembaga tinggi negara tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis.

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kaum intelektual Malang Raya dan masyarakat sipil akan menyampaikan seruan moral terkait dekadensi hukum dan demokrasi di Alun-Alun Tugu Kota Malang, Senin (5/2/2024).

Menurut Dr Purnawan D Negara SH MH, juru galang aksi ini, data sementara dari para akademisi yang sudah mengisi data antara lain dari Universitas Widyagama (UWG), Universitas Brawijaya, Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Gajayana (Uniga), ITN, Binus Malang, Universitas Ma Chung, Unira Kepanjen dan Unmer Malang.

"Ini gabungan dari beberapa kampus yang telah mengisi kesediaan hadir yang sifatnya sukarela. Yang merasa terpanggil dan sesuai nuraninya. Kita  menyatakan ini sebagai seruan luhur. Yaitu seruan dari kaum cendekia yang memiliki nilai-nilai keluhuran budi pekerti. Selain itu juga ada ibu rumah tangga, mahasiswa, guru, penggiat organisasi sosial, advokat dan aktivis," papar Dekan Fakultas Hukum UWG ini pada suryamalang.com, Minggu (4/2/2024).

Ia mengatakan aksinya menggunakan kata seruan. Karena besok akan disampaikan pada publik yang diwakili media. Karena itu juga memakai lokasi area publik dan tidak berada di kampus a dan b, c.

"Lebih pada kesadaran kenegaraan, kebangsaan dari warga negara indonesia dari akademisi," katanya. Yang menjadi sasaran seruan ini adalah pemimpin negara, bangsa dan masyarakat. Juga pada pemimpim parpol terutama partai besar yang menjadi bagian dari seruan luhur ini. 

Juga para capres, cawapres dan calon legislatif dari pusat/RI dan DPRD. "Yang intinya berpolitiklah secara santun. Dengan mengedepankan etika dan  budaya malu. Seruan ini juga khusus ke lembaga presiden. Bukan ke person ya, bukan Jokowinya. Tapi lembaga presidennya, lembaga MK dan lembaga parpol itu kita serukan agar memberikan keteladanan etika dan moral. Dan khusus mereka yang duduk di lembaga tinggi negara tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis," papar Pupung, panggilan akrabnya.

Juga untuk DPR dan DPD agar aktif mengoreksi. "Yang kami lakukan ini sebetulnya bentuk respons dari akademisi ini karena terjadi pelanggaran etika seperti yang kita rasakan. Wakil kita yang harusnya melakukan kontrol tidak melakukan apa-apa. Padahal tugas mereka untuk mengoreksinya eksekutif agar jalannya demokrasi berfungsi. Justru kalau diam malah menyandera demokrasi," jelas dia.

Seruan lainnya adalah mengajak rakyat Indonesia untuk terlibat dalam pemilu dan tidak golput. Tapi tetap menyerukan pemilu yang jurdil dan berani mengawasi jalannya pemilu itu guna memperoleh pemerintahan yang kalau terpilih mendapat legitimasi yang kuat dan berbasis penghormatan suara rakyat. "Itu yang kita harapkan," katanya. 

Tujuan lainnya menyerukan pada rakyat Indonesia untuk mencari nilai etika pada diri masing-masing. Masih ada apa tidak. Tujuannya untuk kemartabatan bangsa di tengah penurunan etika pada panutan pemimpin. "Jangan-jangan kita juga lebih merosot dari itu. Seruan-seruan kita itu pada semua pihak," kata Pupung. Ditanya suryamalang.com mengapa baru sekarang melakukan, hal ini karena ada keyakinan bahwa anggota dewan dan elemen lainnya melakukan itu. 

Namun lama kelamaan, mendekati hari H pemilu, sekelas lembaga presiden menyatakan menurut UU bisa berpihak. " Ini sudah keterlaluan. Nah, padahal UU itu dibawah moral dan etika. Jadi secara hukum, perilaku presiden memang dibenarkan UU tapi secara etika tidak dibenarkan. Kita ini sudah punya problem yang sampai hari ini belum terurai. Bahkan sampai MPR mengeluarkan tap MPR RI nomer 6/MPR/2001," jelasnya.

Isinya tentang etika kehidupan berbangsa yang sampai hari ini belum dihapus oleh MPR. Salah satunya di tap itu, MPR menyebutkan bahwa kita mengalami kurangnya keteladanan dalam sikap dan moral dari tokoh bangsa dan pemimpin bangsa. Jangan-jangan ketika dikeluarkan pada 2001, problem itu belum terurai. Dan tugas presiden dan jajarannya adalah menyelesiakan itu. Tapi makin kesini kok memiriskan hati. Ini sebagai bentuk kegundahan yang harus disampaikan," papar Pupung.

Dikatakan ada tuduhan gerakan ini diorkestrasi, dikendalikan, dimunculkan. "Saya bantah tidak. Ini murni sebagai keresahan hati nurani. Ini kan seperti api dalam sekam dan cepat terbakar. Ini yang harus diamati oleh aparat keamanan. Juga para kader partai dari capres 1, 2 dan 3. Jangan cepat ambil kesimpulan. Kalau lembaga presiden melanggar etika, rakyat ya marah. Apalagi DPR nya tidak bereaksi. Lembaga kontrolnya tidak bereaksi," katanya.

Begitu juga parpol oposisinya juga begitu. Diam saja. Bahkan parpol itu bergabung dan menyatu untuk pemilu nanti demi kekuasanaan. Harusnya ini dilakukan parpol oposisi seperti PKS dan Partai Demokrat. Tapi Demokrat malah gabung dengan Prabowo. Beberapa partai yang posisi oposisi tidak banyak mengkritisi itu. Posisi oposisi ini yang diambil alih akademisi dan maysarakat sipil dengan melakukan pernyataan-pernyataan. 

Selain memberi pernyataan, ada keinginan dari akademisi dan masyarakat sipil untuk ikut mengawasi pemilu pada pada tgl 14 Februari. Sedang pada Sabtu (3/2/2024), IKA Unisma lewat ketuanya, Nuruddin SPt MP menyampaikan lima hal di antara kegiatan pengukuhan IKA Unisma. Yaitu pertama, mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia bersatu untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti.