Dandhy Dwi Laksono Ungkap Alasan Film Dokumenter Dirty Vote Dirilis saat Masa Tenang Pemilu 2024

Biaya produksi film Dirty Vote, kata Joni, dihimpun melalui pengumpulan dana (crowd funding), sumbangan individu, dan lembaga.

"Biayanya patungan. Selain itu, Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis."

"Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021),” kata Joni.

Sejumlah lembaga yang berkolaborasi dalam film itu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, YLBHI, dan WatchDoc.

Dianggap Fitnah

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal dokumenter Dirty Vote.

Menurut Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, film itu mengutamakan narasi kebencian dan menganggap tuduhan yang disampaikan tidak ilmiah.

"TKN menanggapi sebagai berikut. Bahwa di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat."

"Namun, perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habiburokhman dalam jumpa pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024), dikutip SURYAMALANG.COM dari Tribunnews.com.

Habiburokhman juga mempertanyakan kapasitas ketiga tokoh, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari yang memaparkan dugaan kecurangan proses Pemilu dalam film itu.

"Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk menyabotase pemilu."

"Bukan menyabotaselah, ingin mendegradasi pemilu ini, dengan narasi yang sangat tidak mendasar," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman juga menilai film yang sengaja dirilis pada hari masa tenang Pemilu adalah bagian upaya kubu tertentu buat melakukan serangan politik setelah masa kampanye berakhir.

"Ya karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan," imbuhnya.