Didemo Banser, Pj Bupati Pasuruan Minta Maaf soal Logo Kopi Kapiten Bergambar Gus Irsyad Dicoret

“Sudah saya sampaikan untuk hati-hati dan jangan sampai terjadi kesalahpahaman lagi. Dan saya akan tegur beberapa pihak termasuk Dinas Pertanian. Kami akan tetap menjunjung tinggi legacy beliau,” sambungnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Sudiono Fauzan mengaku kaget saat ngobrol dengan beberapa teman di ruang transit dan melihat Cup kopi Kapiten yang logonya buram dan ditutupi.

“Saya cek dan amati bareng-bareng, memang seperti dicoret spidol. Saya cek ke Pak Sekwan, sebagai penanggung jawab kegiatan Sidang Paripurna LKPJ, ternyata yang menyediakan cup dan sajiannya dari OPD terkait,” urainya.

Menurut Mas Dion, sapaan akrabnya, sikap pencoretan ini kurang etis dan kurang menghargai. Ia menyebut, bagaimanapun Gus Irsyad Yusuf adalah mantan Bupati Pasuruan dua periode dan seharusnya pesan Cup baru.

Anggota Fraksi PKB Rudi Hartono menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat tidak menghargai karya mantan Bupati yang sukses dengan beberapa penghargaan yang sudah didapatkannya saat menjabat.

“Dengan mencorat-coret logo dan gambar wajah Gus Irsyad di Kopi Kapiten, itu sangat tidak beretika, Gus Iryad adalah mantan bupati yang sukses memimpin Kabupaten Pasuruan,” papar dia.

Rudi berharap Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus mengucapkan permohonan maaf secara terbuka karena Gus Irsyad dipilih oleh kedaulatan rakyat, dan jangan dipermalukan seperti ini.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA) Lujeng Sudarto melihat, Indonesia adalah negara berbentuk republik. Res-publica itu negara menjalankan urusan publiik (rakyat), dan res-privata murni urusan privat (pribadi).

Jika dalam mengelola negara, seorang pejabat menggunakan personal branding (res-privata) maka akan rentan terjadi overlapping antara fungsi kenegaraan dengan kepentingan pribadi.

Menurut Lujeng, hal itu bisa didefinisikan sebagai constitutionis corruptio (korupsi ketatanegaraan). Maka, PUSAKA mengingatkan kepada siapapun bupatinya untuk tidak lagi menggunakan personal branding.

Utamanya, kata dia, pada domain ketatanegaraan atau pemerintahan. “Coba kalau personal ini dibawa ke ruang publik pemerintahan maka yang muncul bukan public representative tetapi personal representative,” tegasnya.

Nah, munculnya kasus penggunaan logo produk kopi bergambar mantan bupati Irsyad Yusuf yang notabene dibiayai oleh anggaran pemerintah ini memang harus segera dihentikan, tidak dilanjutkan.

“Ruang ruang publik dan pemerintahan bukan arena perlombaan interest group dan personal branding. Maka, jika terjadi evaluasi terhadap hal vested interest, dituduh tidak menghomari rezim sebelumnya,” imbuhnya.

Terpisah, Irsyad Yusuf mengesankan kemarahannya mendengar pencoretan gambar dirinya pada logo brand Kopi Kapiten.

Menurut dia, hal itu bukan saja langkah yang tidak bijak tapi juga tidak beretika.