Berita Malang Hari Ini
Diskusi Politik Pasca Pemilu 2024 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jubir Menhan RI Beri Edukasi
Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM mengadakan diskusi bertajuk ‘Refleksi Kedewasaan Berdemokrasi Pasca Pemilu 2024’ di aula BAU, Senin (13/5/2024).
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM, MALANG - Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM mengadakan diskusi bertajuk ‘Refleksi Kedewasaan Berdemokrasi Pasca Pemilu 2024’ di aula BAU, Senin (13/5/2024).
Narasumber kegiatan itu adalah jubir Menteri Pertahanan RI, Dr Dahnil Anzar Simanjutak ME, Direktur Eksekutif DEEP Indonesia Neni Nurhayati MIkom serta Cendekiawan Muhammadiyah Prof Dr Zuly Qodir MAg.
Dahnil memilih melakukan edukasi politik. Menurut dia, edukasi politik tak hanya berlaku pada mereka yang berpendidikan, tapi juga pada kelompok menengah ke atas.
"Kalau yang ekonomi ke bawah sudah usai dan tidak berisik. Usai kontestasi selesai ya sudah. Dan menunggu programnya apa. Tapi "tantrum politik" justru oleh well educated misalkan karena beda afiliasi," kata dia.
Maka edukasi politik harus dilakukan ke segala kelompok.
Dikatakan, jika ingin demokrasi bisa sehat, salah satu syaratnya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang baik.
Sementara, rata-rata lama sekolah masyarakat kita hanya ada di kisaran 7,2 tahun atau bisa dibilang tidak lulus SMP.
Di kegiatan itu ia juga membahas mengenai bagaimana pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan berpolitik.
"Mbah Dahlan selalu bersikap kooperatif. Beberapa peneliti juga menyebut sikap ini sebagai rival politic atau di era sekarang disebut dengan mitra kritis," katanya.
Menurutnya, politik Mbah Dahlan ini adalah politik yang alokatif. Yaitu tidak misuh ke Belanda secara terbuka tapi terus meningkatkan akselerasi sosial dan dahwah melalui Muhammadiyah.
Ia mengatakan, intelektual yang baik dan rekam jejak tidak akan berpengaruh besar jika tidak ada dana atau uang.
Saat ini, politik dikuasai oleh mereka yang memiliki darah politik atau oleh mereka yang memiliki uang yang banyak. Karena itu biaya politik memang mahal.
"Itu faktanya. Insentif di politik adalah uang. Bukan ruang jejak. Memang ada tapi 1000: 2. Trendsnya begitu. Masalahnya ke SDM dan sistem politik kita.'
"Untuk menghadapi itu ya tidak ada pilihan. Pemilu di Indonesia adalah high cost. Harus punya duit. Kalau diminta memilih tapi gak kenal ngapain?" kata dia.
Sedang Neni menyatakan pertanyaan besar suara anak muda 2024 akan dibawa ke mana setelah Pemilu?
Polemik Beli LPG 3 Kg di Distributor, Pemilik Pangkalan di Kota Malang sampai Bingung |
![]() |
---|
UMKM Kota Malang Tak Peduli Harga Mahal, Yang Penting LPG 3 Kg Selalu Ada |
![]() |
---|
Polemik Beli LPG 3 Kg di Pangkalan, Warga Kota Malang: Kebijakan Jangan Bikin Repot |
![]() |
---|
Bisnis Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka UB Malang, Maggot Jadi Pakan Kucing dan Busana Big Size |
![]() |
---|
Puluhan Napi di Lapas Malang Lolos Kompetensi, Diwisuda Jadi Guru Al-Quran |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.