EM UB Malang Kirim Paket Kotak Reformasi Berisi Surat dan Bet Pingpong untuk Menteri Nadiem Makarim

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pasca aksi Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Universitas Brawijaya (UB) terkait UKT hingga 12 golongan untuk mahasiswa baru 2024, Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB) Malang memenuhi janjinya mengirim surat terbuka untuk Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Di surat itu juga dikirimkan bola dan bet pingpong sebagai simbol "dipingpong" sana sini terkait arah kebijakan UKT.

Amarah Brawijaya melakukan aksi pada Rabu (22/5/2024) lalu dan ditemui oleh Wakil Rektor II UB Prof Dr Ali Safaat.

"Aksi  mengirimkan surat terbuka dan raket pingpong dimaknai sebagai bentuk sarkasme yang melabelkan pemerintah dan kampus sedang melakukan Politik Pingpong dalam kondisi “mempingpong” nasib anak bangsa dengan saling menyalahkan satu sama lain," jelas Satria Naufal, Presiden Mahasiswa Universitas Brawijaya kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (24/5/2024).

Selain itu, EM UB 2024 juga mengeluarkan video animasi yang berjudul “Politik Pingpong”. Animasi itu berisikan Menteri Nadiem Makarim yang sedang bermain olahraga pingpong bersama pihak Universitas Brawijaya dan juga terdapat animasi Tjitjik Sri sebagai Sekdir Dikti yang mengatakan “Kuliah adalah Kebutuhan Tersier”.

Terkait kuliah sebagai kebutuhan tersier juga disoal mahasiswa dalam aksinya pada Rabu lalu. Bagi mereka, pendidikan adalah hal utama.

Adapun tiga tuntutan yang disampaikan dalam surat terbuka itu adalah menuntut Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 beserta peraturan turunannya.

Serta mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan audit kepada Peraturan Rektor atau peraturan lannya yang mengikat untuk kenaikan UKT dan luran Penbangunan Institusi (IPI) di setiap Perguruan Tinggi.

Serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI untuk mencabut beberapa pernyataan yang merendahkan marwah perguruan tinggi Selain itu, Satria juga mengatakan permasalahan UKT ini menjadi rumit ketika terjadi lempar tanggung jawab antarpihak.

“Bahkan hari ini, kami telah menyederhanakan bahasa politik dari pemerintah dan kampus yakni Politik Pingpong," kata dia. 

Bahkan berulang kali pihaknya diminta menutut Kemendikbudristek ketika bicara pada rektorat. Dan respon Kemendikbudristek juga selalu memberikan pernyataan bahwa ini salah kampus.

"Sehingga, kami menyimbolkan ini adalah Politik Pingpong”," kata mahasiswa Fisip UB ini.

Menurut dia, seharusnya pemerintah (Kemendikbudristek RI) dan Kampus (UB) sama-sama memiliki political will dalam menyelesaikan masalah ini.

"Belum lagi bantuan keuangan yang waktu terbatas dan yang diberikan bantuan sangat terbatas dibanding yang mengajukan” kata Satria.

Ia berpesan untuk Nadiem Makarim, jika masih tidak mengindahkan banyaknya perlawanan dari setiap kampus termasuk hari ini, maka, tagar #ReformasiPendidikanTinggi #TurunkanUKTAtauNadiemYangTurun.