17 Pejabat Eselon III Jalani Uji Kompetensi dengan Pertanyaan Kasuistis dan Solutif yang Melelahkan

SURYAMALANG.COM, MALANG - Proses seleksi buat 17 pejabat eselon III yang sedang menjalani tes asesmen guna memperebutkan posisi tujuh jabatan kepala dinas di Pemkab Malang, sepertinya bakal pening saat keluar dari ruangan tes, Rabu (26/6/2024).

Sebab, bukan cuma materi pertanyaannya yang lebih banyak kasuistis, namun tes uji kompetensi itu berlangsung melelahkan.

Itu berlangsung seharian penuh atau dimulai pukul 06.30 WIB hingga berakhir menjelang Maghrib, Rabu (26/6/2024).

Model tesnya, sepertinya tak bisa asal dijawab begitu saja karena materi pertanyaannya bukan cuma pilihan ganda atau multiple choice.

Namun, tim penguji atau Pansel (panitia seleksi) yang dari akademis itu sepertinya sengaja bukan sekadar mencari calon pejabat yang baik dan safety player.

Namun, mereka diuji juga tingkat kecerdasan dan talentanya bila menghadapi masalah di masyarakat. Termasuk, mereka diuji buat memetakan atau mendiagnosa penyebabnya sebelum memberikan solusi.

"Iya, katanya seperti itu. Ya, bagus lah biar nanti kalau jadi pejabat tidak cuma bermain aman atau safety player alias tak mau berisiko buat membela masyarakat," ungkap Kusairi, koordinator LSM Pro Desa.

Beda lagi dengan Ahmad Andik, anggota DPRD Nasdem empat periode ini. Ia berharap asesmen itu bukan cuma mampu menempatkan birokrat yang baik namun juga tertempa dan cerdas.

Sebab, jika tak begitu, lanjut dia, mereka tak bisa menerjemahkan kepentingan bupati dan bisa-bisa malah beda jalan.

"Lihat saja, sekarang berapa sih, kepala dinas itu yang bisa menerjemahkan visi misi bupati yang dituangkan pada konsep Malang Makmur itu."

"Kalau tak ditemukan pejabat yang kopetensi, bisa-bisa Pemkab ini krisis SDM karena pejabatnya tak ada yang handal," ungkap politisi yang di-tua-kan di gedung dewan.

Untuk tes asesmen saat ini diikuti 17 pejabat eselon III meski yang mendaftar itu berjumlah 20 peserta. Sebab, ada tiga pejabat yang tak ikut tes karena setahun lalu sudah pernah ikut namun tak lolos pada jabatan yang diincarnya.

Meski tak lolos tahun lalu namun hasil tesnya setahun lalu itu masih berlaku karena batas kedaluwarsanya dua tahun.

Beda dengan yang ikut tes tiga tahun lalu, tahun ini mereka tetap harus ikut tes lagi karena hasil tesnya tiga tahun lalu itu dianggap sudah hangus atau tak berlaku.

Namun, kenapa di datanya kok jumlah pesertanya 40 orang karena banyak dari mereka yang pilihannya dua.

Yakni, ada pilihan utama dan pilihan cadangan dan itu diperbolehkan. Misalnya, piilihan utamanya di Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) namun juga bisa memilih di Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).