Sopir Angkot di Kota Malang Butuh Pendapatan yang Layak

SURYAMALANG.COM, MALANG - Sopir angkutan kota (angkot) berharap Pemkot Malang bisa membantu mereka meningkatkan pendapatan.

Kondisi pendapatan para sopir angkutan kota saat ini cukup sulit, dalam sehari bisa jadi tidak ada pemasukan.

Ketua Paguyuban Sopir ABB, Hari Wahono bercerita, betapa sulitnya pekerjaan sopir saat ini untuk dijadikan pegangan kebutuhan ekonomi.

Tiga hari yang lalu, ia mengantar rombongan penumpang ke tempat wisata dengan tarif Rp 300 ribu.

"Setelah itu, tidak ada pemasukan lagi sampai tiga hari ini."

"Ya, kuncinya itu sebetulnya pendapatan secara harian. Pendapatan saat ini sudah tidak mencukupi," kata Wahono saat ditemui SURYAMALANG.COM di Terminal Arjosari, Selasa (9/7/2024). 

Wahono menyebutkan, pendapatan sopir angnkutan kota saat ini sudah tidak layak. Jauh dari standar rata-rata kebutuhan hidup.

Namun karena sebagian orang menganggap sopri sebagai sebuah profesi, maka mereka masih tetap mengendari angkutan kota untuk melayani penumpang seadanya.

"Tapi karena ini profesi ya masih kami lakukan. Kami tidak konsentrasi di jalur, tapi juga mengantar pesanan seperti wisata."

"Kalau teman-teman ada upaya lain seperti jualan, buka jasa. Kalau mengandalkan sopir tidak mampu," ujar Wahono yang telah menyopir angkutan kota sejak 1997.

Wahono berharap Pemerintah Kota Malang dapat mencari solusi karena angkutan kota bagian dari pelayanan publik.

Wahono pasrah terhadap segala kebijakan yang diterapkan Pemkot Malang sepanjang dapat membantu menstabilkan pendapatan.

"Sebetulnya pemerintah itu, ya dulukan memang baik. Angkutan itu baik dulu, ada peremajaan."

"Lalu muncul bis sekolah, transportasi online, kami pun terpuruk saat pandemi."

"Program pemerintah seperti apa, apapun program jangan mempersulit kebutuhan kami. Itu kuncinya. Jadi kami jangan dipersulit karena kami melayani masyarakat," ungkapnya.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan Pemkot Malang telah melakukan kajian perbaikan transportasi publik.

Kajian itu juga menganlisi skema penggajian yang akan diterapkan kepada para sopir. 

Sopir angkutan kota rencananya akan mendapatkan upah minimal sesuai upah minimum kota.

Selaras dengan rencana kebijakan itu, Pemerintah Kota Malang memastikan bahwa ke depannya pelayanan publik di bidang transportasi akan lebih baik.

Pemkot malang telah berkoordinasi dengan Kemenhub untuk merealisasikan rencana program buy the service (BTS). Angkutan yang ada saat ini akan diubah sehingga penumpang bisa menjadi nyaman.

"Nanti, angkutan itu milik Pemkot Malang, para sopir akan kami rekrut. Jadi tidak usah bayar-bayar yang lain," ujar Wahyu Hidayat disambut tepuk tangan para sopir saat bertemu di Terminal Arjosari. 

Wahyu menilai, kondisi angkutan kota di Kota Malang saat ini masih jauh dari layak.

Perlu ada perbaikan agar masyarakat bisa kembali lagi menikmati transportasi publik.

Untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik, rencananya skema uji coba di awal nanti akan diberlakukan tiket gratis.

"Jadi kami ingin masyarakat nyaman dan senang naik angkutan kota. Kami gratiskan dulu di awal-awal," ungkap Wahyu Hidayat.

Wahyu Hidayat menyadari bahwa program perbaikan transportasi publik ini butuh waktu panjang.

Saat ini, kajian terhadap segala kebutuhan tengah dilakukan. Wahyu memberi tenggat waktu hingga September mendatang kepada Dinas Perhubungan untuk menyelesaikan kajian, dan sesegera mungkin melaksanakan uji coba.

"Jadi nanti ada waktu berangkat dan datang. Sudah tidak ada lagi nge "time". Kalau waktunya jalan, meskipun tidak ada penumpang, ya tetap jalan," kata Wahyu.