PKB Beri Rekom untuk Sanusi dan Lathifah, PuSDeK Sebut Ini sebagai Tamparan Bagi PDI Perjuangan

SURYAMALANG.COM, MALANG - PKB menurunkan rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Malang di Pilbup Kabupaten Malang 2024 kepada Muhammad Sanusi dan Lathifah Shohib, Kamis (8/8/2024) kemarin.

Meski surat rekomendasi yang diterima baru sebatas salinan atau foto kopi, hal tersebut mengejutkan semua pihak. Namun hal itu menjadi tanda bahwa restu PKB sudah tegas.

Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK) Asep Suriaman angkat bicara soal rekomendasi yang turun kepada Muhammad Sanusi dan Lathifah Shohib.

Asep menjelaskan bahwa rekomendasi yang diterima Bupati Malang sekaligus Petahana, Sanusi menjadi tamparan bagi PDI Perjuangan.

"Keluarnya rekomendasi kepada Sanusi itupun seakan menjadi tamparan bagi PDI Perjuangan, mengingat selama ini Sanusi merupakan kader partai banteng," terang Asep, Jumat (9/8/2024).

Asep menuturkan jika PDI Perjuangan dalam waktu dekat akan menurunkan rekom kepada Sanusi namun PKB lah yang pertama mengeluarkan rekom tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS - DPP PKB Rekom Pasangan Sanusi-Lathifah di Pilkada 2024, Tinggal Tunggu Rekom PDIP

"Gembar-gembor PDI Perjuangan yang dalam beberapa waktu terakhir dikabarkan akan segera menurunkan rekomendasi untuk Sanusi justru kemudian dipatahkan oleh PKB," tutur Asep.

Asep Suriaman menjelaskan diakui atau tidak, PKB dan Sanusi sejatinya memang memiliki ikatan batin yang tidak bisa dilepaskan begitu saja bila menilik sejarah terdahulu.

"Sebelum berseragam PDI Perjuangan, Sanusi merupakan kader tulen PKB. PKB dan Sanusi sejatinya memang memiliki ikatan batin yang tidak bisa dilepaskan begitu saja," jelas Asep.

"Adagium, bahwa sejauh-jauhnya merpati terbang, pasti akan kembali ke sangkarnya, kira-kira seperti itulah suasana kebatinan dan sikap politik yang ingin ditunjukkan Pak Sanusi dengan menerima rekom fotocopy dari PKB kemarin," tambah Asep.

Asep juga menilai PDI Perjuangan saat ini seperti kehilangan keberanian untuk mengambil keputusan.

Menurut Asep, PDI Perjuangan seharusnya malu karena PKB telah mengangkangi mereka dengan menurunkan rekomendasi lebih dulu kepada salah satu kadernya yakni Sanusi.

"Seharusnya, pada Pilkada 2024 ini, PDI Perjuangan yang memiliki genetik sebagai partai petarung mengambil langkah lebih berani dari sikap politik PKB saat di Pilkada 2020 lalu."

"Di mana saat itu setelah ditinggal Sanusi menyeberang ke PDIP, PKB tetap memilih melawan Sanusi dengan mengusung kader sendiri," kata Asep.

Asep menegaskan jika PDI Perjuangan harus menyiapkan kader terbaiknya untuk melawan Sanusi-Lathifah.

"Sehingga melihat gen politik PDIP sebagai partai yang melawan, bisa menyiapkan kader terbaiknya, untuk melawan pasangan Sanusi-Lathifah dalam Pilkada nanti. Sehingga di Kabupaten Malang tidak ada calon tunggal," tegas Asep.

Lebih jauh, pria yang selama ini dikenal sebagai aktivis pendidikan Kabupaten Malang itu menyebutkan, dengan turunnya rekomendasi PKB kepada Sanusi-Lathifah ada dugaan pembuatan skenario bahwa pasangan tersebut akan melawan kotak kosong.

Ada tiga analisa yang diungkapkan Asep terkait dugaan itu.

"Pertama dari sisi regulasi, pembentukan koalisi dengan threshold tinggi tersebut memang menyulitkan calon-calon kepala daerah yang berpotensi dalam menggalang dukungan," ungkapnya.

Kemudian yang kedua, kata Asep, pilihan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Malang tentu merupakan perspektif partai politik dan calon akan memiliki ongkos yang lebih murah, karena ruang kontestasi terbatas dan peluang kemenangan tinggi.

"Dan yang terakhir, skenario itu jelas mengebiri partisipasi politik masyarakat dalam pencalonan ataupun malah membuat skeptis kepada masyarakat luas akan skema yang tidak jantan ini," ungkap Asep.

"Calon tunggal berpotensi menang mutlak tanpa perlawanan yang keras. Serta malah mendorong gerakan publik yang bisa menguatkan posisi kotak kosong seperti cerita Pilkada Makassar tahun 2018 lalu," tambahnya.

Asep pun menyampaikan, bila benar skenario tersebut dijalankan, bukan tanpa resiko.

"Jadi, skema kotak kosong atau bumbung kosong juga jangan dianggap sesuatu hal yang mudah dilakukan, malah berpotensi destruktif bagi kondisi politik yang sebenarnya sudah cukup baik ini," pungkasnya.