DPRD dan Forkopimda Kabupaten Malang Ikuti Pidato Presiden Terkait RAPBN 2025

SURYAMALANG.COM, MALANG - DPRD Kabupaten Malang bersama Forkopimda mengikuti Pidato Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, Jumat (16/8/2024).

Darmadi, Ketua DPRD Kabupaten Malang menyampaikan bahwa RAPBD 2025 telah disepakati oleh Bupati Malang bersama DPRD Kabupaten Malang, kemarin Kamis (15/8/2024).

Yang diutamakan dalam hal ini adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Ini selaras dengan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya.

"Bagaiaana menciptakan sumder daya manusia (SDM) yang unggul tentunya mutu pendidikan harus ditingkatkan," ujar Darmadi usai mengijuti rapat paripurna.

Sementara dalam meningkatkan perekonomian, pembangunan infrastruktur juga diperlukan.

Darmadi menyampaikan, aalah satunya meningkatkan jalan usaha tani dan juga meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Untuk kesehatan kami sama dengan RAPBN, yakni menurunkan prevalensi angka stunting dan menekan angka kematian ibu melahirkan," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kabupaten Malang 2025 sudah dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 5,12 triliun. Rinciannya belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp 4,34 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 3,50 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 775,71 miliar.

Sementara itu, dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam membangun SDM unggul, berdaya saing, produktid, dan inovatif melalui pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaring pengaman sosial.

"Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa pertahun. Program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45 ribu," kata Jokowi.

Selain itu, upaya perbaikan di sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023.

"Ke depan, peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja," tukasnya.