Partai Politik di Kota Malang Harus Tunjukkan Eksistensi Gerakan Tolak Korupsi saat Pilkada 2024

SURYAMALANG.COM, MALANG - Partai politik dituntut bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat terhadap isu pemberantasan korupsi. Tanpa peran partai politik yang masif, upaya memberantas korupsi akan cukup sulit diwujudkan.

Hal tersebut disampaikan pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, M Fahrudin Andriansyah saat mengisi dialog diseminasi hasil riset berjudul Ijon Politik dan Elite Capture dalam Korupsi Pengadaan barang dan Jasa di Jawa Timur, Selasa (20/8/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pascasarjana Unisma tersebut juga disiarkan langsung melalui saluran YouTube RRI Malang Official. Dijelaskan Fahrudin yang juga Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (Pasak) Unisma, isu gerakan anti korupsi tidak cukup menarik bagi publik belakangan ini.

Saat ini, publik cenderung memperhatikan isu tentang kesejahteraan, pendidikan, maupun kesehatan. Padahal, isu anti korupsi juga berkaitan dengan isu-isu yang lain. Partai, ia nilai punya tanggungjawab moril terhadap publik agar isu anti korupsi terus berkembang.

Saat pemilihan umum, partai memiliki kuasa memberikan rekomendasi kepada para kadernya untuk diutus maju dalam kontestasi pemilihan. Sejak awal pemilihan, kader partai yang diutus maju harus mencerminkan watak anti korupsi. Hanya saja, saat ini masih belum terlihat partai yang seperti itu.

Berbicara dalam konteks Pilkada 2024 Kota Malang, Fahrudin berharap besar partai bisa menunjukan eksistensi mereka dalam upaya menolak segala bentuk tindakan korupsi. Kota Malang memiliki sejarah penting yang diingat masyarakat terkait kasus korupsi berjamaah pada 2018.

"Memang agak tidak adil juga juga kalau semuanya diserahkan kepada publik, ada peran yang begitu penting yakni partai politik. Partai memiliki kewenangan luar biasa memberikan rekomendasi atau tidak kepada kadernya."

"Sekarang kita lihat, partai yang memiliki semangat anti korupsi itu yang mana? Kalau ini biasa saja, sesuatu yang tidak baik itu manjadi baik karena dibiasakan, terutama dalam agenda pemberantasan anti korupsi ke depan," ujarnya, Selasa (20/8/2024).

Di tengah minimnya gerakan partai politik menolak korupsi, pada akhirnya mau tidak mau publik yang harus menyuarakan. Fahrudin juga mendorong agar masyarakat ikut mendukung calon kepala daerah yang memiliki tujuan pemberantasan korupsi.

"Kalau calon kepala daerah itu punya agenda pencegahan anti korupsi, ya kita dukung. Kita dukung dalam bentuk kritik juga. Tidak sekadar sampai mereka jadi. Kita awasi secara terus menerus. Itu bentuk pertanggungjawaban kita sebagai publik yang memilih mereka," ujarnya.

Peneliti dari Malang Corruption Watch (MCW), Muhammad Isyroqi Basil memaparkan hasil riset terbaru di lima daerah yakni Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Basil menjelaskan, sistem ijon masif terjadi di daerah Jawa Timur dalam bentuk pembiayaan proyek atau penitipan individu tertentu. Orang-orang tertentu yang memang membantu pemenangan masing-masing calon.

"Dari hasil riset ini, jadi pada sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu pola masif adanya praktik korupsi. Di Provinsi Jawa Timur masifnya di sektor pengadaan barang dan jasa. Misal di provinsi luar jawa, lebih banyak korupsi di sektor perizinan."

"Dari lima daerah tadi memang yang bisa kita cermati dari hasil riset ini, irisannya perizinan di Kota Batu seperti izin hotel dan pariwisata. Lainnya di pelayanan publik, contoh di Kabupaten Malang pengadaan buku, wisma atlet di Kabupaten Sidoarjo," terang Basil.

Rata-rata pembiayaan yang dipatok adalah 15 persen. Pembiayaan proyek ini kerap terjadi menjelang Pilkada. Pasalnya, para calon harus mencari sumber dana untuk ikut kontestasi Pilkada. Salah satu cara yang kerap dilakukan adalah menerima kucuran dana dari para donatur.