Kota Malang Nomor 1 Transaksi Terbanyakan Pemanfaatan Barang dan Jasa Melalui Online di Jawa Timur

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang menduduki peringkat pertama kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) di ajang e-Purchasing Awards Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur, Selasa (20/8/2024).

Pemkot Malang tercatat telah melakukan transaksi pada Jatim Bejo senilai Rp50.998.261.734. Nilai ini jauh di atas Kota Kediri sebesar Rp 44.733.728.764 di peringkat dua, Kabupaten Pasuruan Rp33.857.759.356 di peringkat tiga,  Kabupaten Situbondo Rp20.057.782.538 di peringkat empat dan Kota Batu senilai Rp11.218.390.605 di peringkat 5.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono.

Iwan mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas raihan prestasi yang kembali diraih oleh Pemkot Malang kali ini. Menurunnya, raihan itu memotivasi para ASN untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

“Ini menjadi salah satu prestasi dan daya ungkit bagaimana mendorong transaksi pengadaan barang serta jasa secara online."

"Kemudian mendorong bagaimana kemudahan-kemudahan yang dilakukan dalam rangka untuk transaksi lainnya, khususnya untuk para UMKM yang lebih cepat, lebih tepat dan itu sangat bermanfaat,” terangnya.

Capaian ini menjadi motivasi bagi Kota Malang untuk terus menguatkan pengadaan kebutuhan barang dan jasa secara elektronik. Upaya ke depan, Iwan menegaskan akan mempertahankan bahkan meningkatkan pelayanan.

“Kami coba melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah untuk tetap mempertahankan yang sudah menjadi baik. Kemudian kembangkan lagi agar lebih baik lagi ke depannya,” jelasnya.

Tak hanya dengan transaksi melalui Jatim Bejo, upaya penguatan digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa di Kota Malang juga dilakukan dengan penggunaan e-katalog lokal.

Berdasar data periode bulan Januari - Agustus 2024 katalog lokal Kota Malang telah menampilkan 55 etalase dengan 29.974 produk tayang. Transaksi yang telah tercatat sebanyak 3.206 dengan nilai transaksi Rp228.094.850.654,-.

Selain mengedepankan transaksi yang transparan, digitalisasi pengadaan barang dan jasa juga menjadi wujud komitmen Pemkot Malang dalam mengutamakan produk UMKM lokal untuk pengadaan barang dan jasa. Komitmen ini juga sejalan dengan amanat Presiden RI dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

“Pemanfaatan aplikasi ini tentu akan menjadi pengungkit bergeraknya roda ekonomi UMKM melalui aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mudah-mudahan ini memberikan penguatan untuk UMKM yang pada akhirnya memberikan efek domino penguatan ekonomi Kota Malang,” pungkasnya.

Potensi Korupsi

Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Muhammad Isyroqi Basil mengungkapkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan ruang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelitian terbaru berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi, MCW mencatat pengadaan barang dan jasa menjadi cara membalas budi kepada pihak-pihak yang turut membantu calon kepala daerah menang.

Korupsi pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur terbentuk oleh pola ijon politik, terbentuk karena patronase ekonomi-politik antara pengusaha sebagai pemodal dengan para elit politik yang berkepentingan menghimpun dana politik. Poin berikut yang dicatat yakni para aktor korupsi terbentuk melalui relasi elite capture.