Pemkot Malang Bakal Bikin Pilot Project Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang akan membuat pilot project pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang melibatkan beberapa TPS.

Pemkot Malang akan meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung tingkah laku dan kesadaran masyarakat.

Dua hal tersebut menjadi penunjang berjalannya rencana manajemen sampah yang lebih baik.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Prokompim Kota Malang, capaian pengelolaan sampah Kota Malang Tahun 2023 per hari sebanyak 778,34 ton.

Sebanyak 27,22 persen mengalami pengurangan sampah karena kontribusi aktif masyarakat dan mitra melalui pemanfaatan nilai sampah.

Lalu,n71,46 persen sampah telah ditangani dalam mengelola sampah secara holistik dan tuntas.

Dalam kaitan tersebut, terdapat tiga kategori sampah yang masuk ke TPA Supit Urang yaitu sampah makanan sebanyak 54,39 persen, sampah taman sebanyak 13,60 persen dan sampah plastik sebanyak 13,66 persen.

Dari data tersebut sebanyak 98,68 persen sampah telah terkelola sedangkan 1,32 persen sampah tidak terkelola.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan pasca kunjungannya ke TPA Supit Urang mengatakan melihat tingginya produksi sampah Kota Malang, maka perlu adanya intervensi dari pemerintah.

"Saat ini, hasil dari intervensi yang kami lihat baru 35 ton/hari sampah Kota Malang dapat diolah kembali" ujar Iwan, Rabu (28/8/2024).

Iwan mengatakan bahwa Kota Malang menjadi salah satu kota yang masuk ke dalam usulan program Local Service Delivery Improvement Program (LSDP).

Melalui program ini, nantinya sampah yang ada dapat diolah dan diproduksi sebanyak 120 ton/hari. 

"Lokasi pembangunan LSDP sudah disiapkan di Kawasan TPA Supit Urang. Saya telah melihat langsung kesiapan lokasi pembangunan LSDP termasuk juga mendengarkan paparan Kadis LH," ujar Iwan.

Iwan Kurniawan berkomitmen untuk terus konsen dan mengatasi isu-isu persampahan di Kota Malang.

Ia berpendapat, dari semua metode pengolahan sampah yang ada, pembiayaan dianggapnya paling penting. Pemerintah butuh biaya untuk operasional pemeliharaannya.

"Tetapi kalau produk hasil pengolahan sampah bisa menciptakan nilai ekonomis, bisa menutupi biaya pemeliharaan. Artinya tidak ada beban pemerintah daerah untuk biaya pemeliharaan," katanya.