BPIP Bahas Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Universitas Negeri Malang, Dihadiri Mahfud MD

SURYAMALANG.COM, MALANG - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara, Etika Sosial dan Pendidikan di Universitas Negeri Malang (UM), Senin (2/9/2024).

Hadir berbagai narasumber termasuk Prof Mahfud MD, guru besar UII, serta Garin Nugroho, budayawan.

"Biasanya judulnya lunak-lunak. Sekarang tentang kerapuhan penyelenggara negara."

"Jadi menarik karena terkait Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."

"Di mana Pancasila sebagai falsafah negara. Masyarakat diminta Pancasilais tapi penyelenggara negara tidak Pancasilais."

"Sehingga kesulitan memaknai etika," kata Rektor UM, Prof Hariyono MPd.

"Pertanyaannya,  kalau penyelengara negara di tempat sepi saja dikawal, bagaimana dekat dengan masyarakat," katanya.

Dan ketika bicara etika adalah penting yaitu tentang hal baik dan buruk. Jika dikaitkan dengan filsafat, etika adalah tentang pantas dan tidak.

Maka butuh pengetahuan yang cukup. Seorang pejabat jika tidak kompeten pasti dalam statementnya kotroversial.

Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya menjelaskan, lembaganya merespons isu-isu strategis termasuk tereduksinya nilai etika penyelenggara negara.

Hasil dari FGD akan memberikan rekomendasi sehingga bisa  memandu praktik penyelenggara negara.

Mahfud MD menjelaskan dalam TAP MPR membahas tentang etika dalam kehidupan bangsa.

"Etika itu sederhana, yaitu melakukan kebaikkan bukan hanya karena kewajiban."

"Jangan pernah memakai alasan hukum tapi tanpa guna," katanya.

Ia mencontohkan era Presiden BJ Habibie. Mahfud menilai BJ Habibie adalah orang yang memiliki etika di mana ia hanya mengantarkan Indonesia ke pemilu.

Apalagi setelah pertanggung-jawabannya ditolak DPR. Ia juga tidak mau maju karena itu.

Dikatakannya, fungsi dasar negara adalah melaksanakan konstitusi. Tapi sekarang aturan mudah diubah sewaktu-waktu sesuai keinginan penyelenggara negara.

"Melanggar etika itu melanggar kepantasan," katanya.

Sedang Prof Dr Amin Abdullah, anggota Dewan Pengarah BPIP menjelaskan, kegiatan FGD digelar di tujuh kota di Indonesia.

Kota Malang adalah kota kedua setelah Jakarta.

"Saya kira ini dalam konteks memperingati 79 tahun kemerdekaan."

"Selain bersyukur juga ada refleksi dan melihat ulang bangsa dan negara."

"Dalam payung besar itu, BPIP punya inisiatif dalam mengangkat isu yang penting yaitu rapuhnya etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara."

"Kita akan keliling ke tujuh kota," kata Amin pada wartawan di sela acara.

Tujuh kota itu adalah Jakarta, Malang, besok Makasar, Ambon, Kupang, pontianak dan ke Medan.

Tak hanya bicara dengan intelektual di pusat tapi juga di daerah seperti apa.

"Tiap selesai FGD akan dikomunikasikan pada masyarakat, pemerintah, penyelenggara negara atau siapapun."

"Khususnya pada pejabat baru, pemerintah baru, legislatif baru. Bahwa problem di lapangan seperti ini," tandasnya.

Misi besar FGD maraton di tujuh kota itu. Ia menyatakan, masukan peserta dan reapons narasumber antusias dan bagus.

"Nanti malam kita duduk dan mengiventarisir usulan-usulan, rekomendasi dan gagasan baru untuk berupaya memecahkan masalahnya."

"Sebab ada pertanggung-jawaban dan rekomendasi," paparnya.

Nanti akan dibukukan oleh BPIP dan disampaikan pada pemerintah baru. Di Malang, lokasi FGD kedua juga menyertakan tentang pendidikan menjadi bahasan.

Lewat pendidikan ini diharapkan ada reduksi-reduksi. Sebab pendidikan kapitalistis dan nilai kompetisi yang dikedepankan. Bukan nilai integritas, nilai kejujuran, nilai sederhana.

"Hal itu sudah gak muncul lagi. Kami ingin mengingatkan lagi bahwa hidup itu tak sekedar ekonomi dan lainnya."

"Selain itu, pendidikan jatuh pada formalitas keagamaan. Ritual atau ibadah itu tidak berkorelasi dengan perilaku. Itu pertanyaan besarnya," tambahnya.