MCW Ajak Masyarakat Kota Malang Pilih Calon Pemimpin yang Punya Komitmen Anti Korupsi

SURYAMALANG.COM, MALANG - Malang Corruption Watch (MCW) mengajak masyarakat agar cerdas memilih calon pemimpin di Malang Raya. MCW menyarankan warga untuk tidak memilih calon kepala daerah yang bermasalah.

Aktivis MCW, Dhien Favian mengingatkan bahwa Pilkada 2024 menjadi momentum sejarah yang penting bagi masyarakat Malang Raya.

Oleh karena itu, jangan sampai masyarakat memilih sosok yang tidak tepat karena akan berdampak pada kehidupan banyak orang.

Pilkada juga harus menjadi ajang pembuktian bagi para calon untuk meneguhkan komitmennya dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks komitmen anti-korupsi kepada masyarakat secara luas.

Selain menguji komitmen, pengawalan terhadap momentum Pilkada ini harus dilakukan oleh masyarakat luas supaya kebijakan publik yang disahkanberpihak pada pemenuhan kesejahteraan umum.

MCW menyoroti majunya mantan narapidana korupsi dalam pencalonan di Pilwali Kota Malang 2024.

Menurut catatan MCW, hal seperti itu tidak sekadar ada di Kota Malang. Kondisi serupa juga ditemukan di tempat lain.

Majunya mantan narapidana ini jelas menciderai hak politik masyarakat untuk memiliki pemimpin yang bersih. Selain itu, MCW menilai mantan narapidana juga berpotensi besar untuk mengulangi kejahatan yang sama.

"Pola seperti ini masih banyak ditemukan ketika kepala daerah yang pernah menjadi narapidana kejahatan berat justru kembali diusung oleh partai politik untuk menjadi calon kepala daerah dengan alasan praktis seperti popularitas yang masih tinggi ataupun kepemilikan sumber daya politiknya yang besar," ujar Favian, Senin (2/9/2024).

Dalam kajian terbaru yang dilakukan MCW di Malang Raya, terlihat adanya kooptasi kepentingan pusat di daerah. Pilkada 2024 kembali disuguhkan desentralisasi koalisi raksasa dari pusat yang menyebar di seluruh daerah.

"Khusus di Kota Malang dan Jawa Timur, koalisi KIM+ yang terdiri atas koalisi pendukung Prabowo-Gibran sudah mengusungkan calon-calon mereka. Pola seperti ini tidak bisa dikatakan akan menghasilkan kepemimpinan lokal yang demokratis dan substantif."

"Pembuatan kebijakan publik dari calon ini akan mengarah pada model top-down yang tidak melibatkan partisipasi hingga pengawasan masyarakat," ujar Favian.

M Anton yang merupakan mantan narapidana korupsi maju dalam Pilkada 2024 Kota Malang. Ia berpasangan dengan Dimyati Ayatullah.

Dalam pernyataan resminya setelah mendaftar di KPU Kota Malang mengenai statusnya sebagai mantan terpidana, Anton menegaskan bahwa dia tidak seperti apa yang dibayangkan banyak orang saat ini.

"Saya tidak seperti apa yang masyarakat lihat. Bahwa kami percaya, kami diminta oleh masyarakat untuk melaksanakan program."