Iwan Kurniawan Prioritaskan 11 Program saat Melakoni Masa Bakti sebagai Pj Wali Kota Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menargetkan 11 prioritas program pemerintah sepanjang ia menjabat.

Iwan Kurniawan akan mengakhiri masa jabatan sebagai Pj Wali Kota Malang pada Januari 2025. Di waktu yang pendek ini, ia ingin mengerjakan sejumlah program yang berdampak pada masyarakat luas.

Ia menyatakan program yang diprioritaskan berdasarkan hasil pengkajian terhadap permasalahan yang selama ini muncul di wilayah setempat.

Belasan program prioritas itu tetap memperhatikan kebutuhan penyediaan fasilitas dan layanan sesuai Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

Sebelas kegiatan prioritas yang dipaparkan Iwan adalah Revitalisasi/Rehabilitasi Pasar Besar Kota Malang, Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2025, Pembangunan Tempat Penampungan Sementara, Penanganan Banjir Kawasan Sekolah-Hatta, Lahan Parkir Kayutangan, Pengembangan MCC dan Usaha Mikro, Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP, Bantuan Sosial Terpadu, Realisasi Anggaran, Optimalisasi PBB, dan Rehabilitasi Alun-Alun Merdeka

"Saya sampaikan ada 11 itu merupakan belanja masalah yang dilakukan supaya bisa mengintervensi, baik jangka pendek sampai panjang," kata Iwan Kurniawan.

Misal tentang sampah, Iwan menyatakan dari 51 tempat pembuangan sementara (TPS) ada, beberapa titik yang direncanakan sebagai pilot project atau lokasi percontohan, seperti di TPS Kartini, Purwantoro, Merjosari, dan Kedungkandang.

Lokasi percontohan itu dilengkapi dengan CCTV dan diawasi secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga camat.

"Operasional waktu pengangkutan sampah jangan pukul 07.00 atau 08.00, tetapi pada jam 06.00 sehingga ketika orang berangkat kerja tumpukannya tidak terlihat," ujarnya.

Tata kelola di TPS untuk memberikan kenyamanan pengguna jalan, tidak hanya warga lokal tetapi juga diperuntukkan bagi wisatawan.

Selain TPS, sejumlah program prioritas lainnya, yakni rehabilitasi Pasar Besar Kota Malang, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025, penanganan banjir di Jalan Soekarno-Hatta, dan pengadaan lahan parkir Kayutangan.

Kemudian, pengembangan Malang Creative Center (MCC) dan UMKM mikro, rehabilitasi gedung SD-SMP, bantuan sosial terpadu, realisasi anggaran, optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB), serta rehabilitasi Alum-Alun Merdeka.

Dalam pembahasan KUA-PPAS ini, pendapatan daerah Kota Malang pada 2025 mendatang, diproyeksikan sebesar Rp 2.237.137.571.653,93 dengan proyeksi belanja daerah sebesar Rp 2.332.637.571.654,00.

"Apakah isu-isu ini sudah dialokasikan dan tertuang dalam KUA-PPAS atau belum, itu akan menjadi tahap berikutnya yang akan kita diskusikan," terangnya.

Ketua DPRD Kota Malang sementara, I Made Riandiana Kartika menyatakan 11 program prioritas utama pembangunan merupakan hal relevan karena sesuai dengan kebutuhan. Made pun mengapresiasi langkah Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan lantaran cepat melakukan pemetaan terhadap persoalan di wilayah setempat.

"Kami merasa kualitas tidak pernah bohong, artinya beliau sebagai orang pusat sebagai Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kemendagri di awal menyatakan silahkan manfaatkan saya. Nah sinyal ini yang kami tangkap dalam langkah pembangunan," kata dia.

DPRD Kota Malang segera membahas KUA-PPAS 2025. Kata Made, pembahasan mengenai rancangan keuangan program pada tahun depan tersebut penting untuk segera diselesaikan. Made juga Merespon perlunya penganggaran untuk parkir di kawasan Kayutangan.

Made menyatakan bahwa semua perencanaan bisa diusulkan. Besaran alokasi anggaran akan dibahas bersama sesuai prosedur dan aturan yang ada. Made mengupayakan alat kelengkapan dewan bisa rampung pekan ini sehingga rapat paripurna untuk alokasi anggaran bisa diselesaikan segera.

"Kami telah mendapat penjelasan mengenai 11 prioritas program, tentunya itu dijalankan simultan terbagi di 28 dinas. Termasuk nanti penganggarannya juga akan dibahas," ungkapnya.

Made mengatakan sejauh ini dewan belum mendapatkan dokumen resmi mengenai rencana anggaran untuk alokasi pengadaan lahan di kawasan Kayutangan. Bersamaan dengan hal tersebut, Made menilai memang perlu ada penataan ketertiban di kawasan Kayutangan. Ia juga mengatakan perlunya mempergunakan aset milik Pemkot Malang seperti Mal Alun-alun.

"Kita punya kepala daerah yang berkualitas. Kualitas tidak pernah bohong. Beliau juga menjabat Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kemendagri, betul-betul ingin kami manfaatkan. Di awal beliau juga minta agar bisa memanfaatkan. Sambil menunggu AKD, kita bahas dulu anggaran tapi belum sampai pengesahan," katanya.