Serunya Pilwali Kota Batu 2024 : Pertarungan Antara Putra Daerah, Selebriti Hingga Pendatang Baru

SURYAMALANG.COM, BATU - Di Malang Raya, Pilwali Kota Batu 2024 menjadi pembahasan yang paling menarik untuk diulik dibanding dua daerah lain, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Pasalnya, pertarungan di Pilwali Kota Batu 2024 melibatkan beberapa unsur, mulai selebriti, putra daerah asli Kota Batu yang berlatar belakang politisi, hingga pengusaha pendatang baru yang berasal dari daerah lain.

Perlu diingat, pada Pilwali Kota Batu 2024 ini, ada tiga bakal pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Kota Batu dan kini tengah menunggu penetapan yang akan ditetapkan pada Minggu (22/9/2024) mendatang.

Tiga bakal pasangan calon itu ialah Firhando Gumelar yang memiliki latar belakang pengusaha asal Surabaya berusia 27 tahun.

Ponakan mantan menteri Agum Gumelar itu awalnya sempat membuat publik bertanya-tanya terkait sosoknya, sebelum mengumumkan secara resmi pencalonannya sebagai bakal calon Wali Kota Batu, hanya gambar foto dirinya dan namanya yang banyak terpasang di pinggir-pinggir jalan arah ke Kota Batu.

Dengan modal pengalaman sebagai pengusaha, menggandeng politisi dari PAN Kota Batu, Rudi sebagai wakilnya dan diusung empat partai politik (Golkar, PKS, Demokrat dan PAN), anak mantan Kapolres Batu, Irjen Pol (Purn) Juansih itu bakal bersaing dengan diva Kris Dayanti (KD) yang diusung PDI Perjuangan beserta wakilnya Kresna Dewanata Phrosakh yang berlatar belakang politisi dari Nasdem dan satu lagi Bakal Pasangan Calon, Nurochman-Heli Suyanto.

Tak dipungkiri, dari tiga Bakal Pasangan Calon ini, nama Kris Dayanti paling memiliki popularitas tinggi karena backgroundnya yang merupakan penyanyi dan keluarga artis, meski KD dan Dewa kesehariannya juga asing untuk masyarakat Kota Batu karena sama-sama tidak tinggal di Kota Batu.

Sedangkan pasangan Nurochman-Heli Suyanto yang diusung PKB dan Gerindra, menjadi satu-satunya paslon yang berasal dari Kota Batu.

Keduanya, sebelum maju di Pilkada 2024 ini, sama-sama menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Batu periode 2019-2024, dan kini keduanya memutuskan untuk mundur sebagai Anggota DPRD Kota Batu periode 2024-2029 terpilih untuk berkontestasi di Pilkada 2024.

Terkait pertarungan antara selebriti, putra daerah, dan pendatang baru ini, menurut Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Nurbani Yusuf MSi, merupakan dinamika politik dan ketiga unsur ini sama-sama memiliki keuntungan.

“Sebenarnya akhirnya nanti kembali pada kemampuan calon dalam menyampaikan program kerja dan mendekatkan diri ke masyarakat,” kata Nurbani Yusuf, Kamis (12/9/2024).

“Calon asli daerah punya keunggulan karena dianggap lebih memahami karakter dan kebutuhan masyarakat lokal, apalagi mereka telah lama berinteraksi dengan berbagai kelompok di daerah tersebut."

"Ada kecenderungan masyarakat dibeberapa daerah untuk lebih memilih calon asli yang mereka kenal, daripada pendatang baru yang belum tentu sepenuhnya memahami dinamika lokal,” tambahnya.

Soal pendatang baru, Nurbani menilai calon yang  seringkali datang dengan membawa visi dan gagasan segar yang dianggap dapat membawa perubahan.

Nurbani menambahkan, untuk calon pendatang baru dinilai menjadi sosok yang ‘fresh’ karena membawa ide ataupun gagasan program kerja yang lebih inovatif dan solusi dari stagnasi politik lokal yang membuat masyarakat jenuh.

“Sebenarnya calon asli daerah maupun pendatang baru mereka harus mampu menunjukkan komitmen dan kompetensi yang nyata jika ingin memenangkan hati pemilih,” ujarnya.

Sedangkan terkait calon yang memiliki popularitas tinggi melawan putra daerah dan pendatang baru, menurut Pengamat Politik yang juga dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Dr Wahyudi menilai popularitas saja tidak akan cukup di dalam Pilkada, harus ada elektabilitas.

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan seseorang. Sementara popularitas diartikan sebagai tingkat keterkenalan seorang calon.

“Saat ini sudah waktunya calon itu harus mengkapitalisasi kegiatannya. Untuk bisa itu, maka calon harus sudah menghitung cost politik bukan money politik. Tujuannya agar bisa mendongkrak kegiatan dan elektabilitas. Tanpa itu ya tidak bisa berjalan,” jelasnya.