Rencana Revitalisasi Pasar Besar Kota Malang Dipercepat

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang dikabarkan akan mendiskusikan kembali detail enginering design untu Pasar Besar Kota Malang ke Kementerian PUPR.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, sebelumnya telah meminta bawahannya untuk menginventarisir kebutuhan teknis yang akan digunakan untuk perbaikan Pasar Besar Kota Malang.

Iwan Kurniawan telah menginstruksikan jajaran Pemkot Malang untuk segera melakukan intervensi jangka pendek mengenai perbaikan Pasar Besar Malang.

Ia meminta rencana revitaslisasi itu diiringi dengan kegiatan sosialisasi yang masif hingga masyarakat paham tujuan revitalisasi.

Diskopindag Kota Malang diminta untuk memvalidasi data pedagang Pasar Besar Malang. Data itu sangat penting untuk penempatan pasca revitalisasi nanti.

Iwan berharap tidak ada persoalan yang berlarut agar pedagang bisa segera berjualan. Ia juga mengatakan akan berkomunikasi dengan kementerian.

"Saya akan kembali komunikasikan lagi segera,” papar Iwan.

Dalam rapat koordinasi tengah pekan ini, Iwan menyebut penyempurnaan syarat dan dokumen teknis yang dibutuhkan untuk revitalisasi telah disusun. Dokumen tersebut akan dilaporkan dan didiskusikan lagi dengan pemerintah pusat.

Iwan menegaskan dalam kurun waktu beberapa bulan ini juga perbaikan kecil PBM akan dilakukan. Khususnya mengatasi masalah penerangan dan kebocoran atap pasar.

"Saya juga meminta pelaksanaannya dipercepat sehingga perencanaan dan persiapan teknis lainnya secara berkala dapat dilakukan," imbuhnya.

Revitalisasi Pasar Besar Malang menjadi salah satu prioritas program yang diusung Iwan.

Iwan menargetkan 11 priorits program pemerintah sepanjang ia menjabat menjadi Pj Wali Kota Malang. Iwan akan mengakhiri masa jabatan sebagai Pj Wali Kota Malang pada Januari 2025.

Di waktu yang pendek ini, ia ingin mengerjakan sejumlah program yang berdampak pada masyarakat luas. Ia menyatakan program yang diprioritaskan berdasarkan hasil pengkajian terhadap permasalahan yang selama ini muncul di wilayah setempat.

Belasan program prioritas itu tetap memperhatikan kebutuhan penyediaan fasilitas dan layanan sesuai Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

"Saya sampaikan ada 11 itu merupakan belanja masalah yang dilakukan supaya bisa mengintervensi, baik jangka pendek sampai panjang," kata Iwan.