Kabupaten Malang Target Zero Anak Tidak Sekolah Depan 2025

SURYAMALANG.COM, MALANG - Sampai tahun ini, masih ada sebanyak 19.443 anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Malang, mulai jenjang SD sampai SMP.

Perinciannya, sebanyak 3.661 ATS karena drop out (DO), sebanyak 6.927 ATS karena Belum Pernah Bersekolah (BPB), dan sebanyak 8.855 ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang, Suwadji mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah, terutama masalah ekonomi.

"Ada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Karena desakan ekonomi itu, anak harus membantu orang tuanya bekerja," kata Suwadji kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (13/10).

Faktor lainya yang membuat anak tidak sekolah adalah melanjutkan ke pondok pesantren. Juga ada anak tidak sekolah karena anak tersebut memang tidak mau sekolah, atau karena faktor disabilitas.

Menurutnya, Disdik berupaya untuk menekan angka tidak sekolah pada anak. Pemkab Malang telah membentuk membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) ATS.

"Pembentukan Saber ATS ini melalui SK Bupati Malang. Seluruh stakeholder terkait terlibat dalam Saber ATS ini," tambahnya.

Program Saber ATS ini merupakan inisiatif dari Disdik Kabupaten Malang untuk mengembalikan anak putus sekolah agar bisa melanjutkan pendidikan, baik di jalur formal maupun nonformal. Diharap keberadaan Saber ATS ini dapat menekan angka anak tidak sekolah.

Disdik juga memiliki program Gerakan Orang Tua Asuh untuk mengatasi ATS dan siswa berprestasi yang mengalami kendala ekonomi.

"Gerakan ini untuk memastikan tidak ada anak di Kabupaten Malang yang terkendala dalam mendapat pendidikan hanya karena keterbatasan finansial," tambahnya.

Selain itu, Pemkab Malang juga memberikan beasiswa atau bantuan kepada siswa miskin. Pemkab membebaskan siswa miskin dari segala bentuk biaya di sekolah. "Kami targetkan Kabupaten Malang zero ATS pada tahun 2025," urainya.

Pengamat pendidikan, Zulkarnain mengatakan faktor ekonomi yang membuat anak tidak sekolah atau tidak meneruskan pendidikan. Bila pemerintah ingin menekan angka ATS, anak tersebut harus diarahkan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dekat dengan rumahnya.

"Pra kondisi ini lebih baik dimantapkan dulu dengan perencanaan agar bisa menyelesaikan ATS," kata Zulkarnain.(Lu'lu'ul Isnainiyah/Sylvianita Widyawati)