Tahun 2026 Kota Malang Target Angka Kemiskinan Sebesar 3,36 Persen, Sekarang Masih 3,91 Persen

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang menargetkan angka kemiskinan pada 2026 mendatang di angka 3,36 persen. Angka eksisting kemiskinan saat ini yang dicatat oleh Bapeda Kota Malang pada semester 1 adalah 3,91 persen.

Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi program prioritas nasional, sekaligus Pemkot Malang. Untuk menurunkan angka kemiskinan, Bapeda melakukan kerja-kerja kolaborasi dengan semua pihak.

“Harus kolaborasi, seperti yang dilakukan Pj Wali Kota dengan cara mengentaskan kemiskinan melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Hal itu dilakukan supaya anggaran tidak hanya dari APBD aja. APBD kan terbatas,” kata Dwi Rahayu, Rabu (30/10/2024).

Program penurunan angka kemiskinan akan diselipkan pada sejumlah kegiatan di organisasi perangkat daerah. Dikatakan Dwi, sejumlah dinas telah memiliki rencana program membantu penanganan kemiskinan.

Selain itu, juga ada tiga program prioritas yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang dianggarkan Rp 555 miliar. Kedua program bernama peningkatan pendapatan masyarakat yang dianggarkan Rp 29,8 miliar. Ketiga program penurunan jumlah kantong kemiskinan yang dianggarkan Rp 40,9 miliar.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Malang, Tedy Sujadi Soemarna menyebut angka kemiskinan mengalami fluktuasi sejak 2020.  Pada Tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi 4,44 persen, lalu naik lagi ke 4,62 persen pada 2021. Namun terus menurun sejak 2022.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2024 mencapai 38,840 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 2,940 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang tahun 2024-2026, target angka kemiskinan yang diharapkan berada di kisaran 3,66-4,45 persen. Meski capaian angka saat ini telah memenuhi target, Tedy menegaskan, pentingnya sinergi semua pihak agar target minimal 3,66 persen tercapai di tahun 2026.

Untuk mencapai target ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengalokasikan dana Rp638,922 miliar pada perubahan anggaran tahun 2024. Anggaran ini diperuntukkan pada tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Mari kita berkolaborasi dan bersinergi untuk menemukan dan melaksanakan solusi penanggulangan kemiskinan Kota Malang,” imbuh Tedy.

Lurah Tanjungrejo Ardi Nufianto, yang wilayahnya mendapatkan perhatian karena berhasil mengentaskan kemiskinan di RW 7 menjelaskan, peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui pendampingan intensif dan edukasi berwirausaha. Di RW 7, yang dulu disebut kawasan tertinggal, kini telah berubah menjadi kawasan yang aktif memproduksi bahan untuk diperjual belikan.

"Kami terus menggenjot agar UMKM di sana produktif," katanya.

Selain menggenjot produktivitas UMKM, Ardi juga mengatakan bahwa pendidikan sangat penting mengubah pola pikir seseorang. Regenerasi yang terjadi di kawasan RW 7 terlihat semakin baik dengan pola pikir warga yang berubah.

"Pendidikan sangat memengaruhi. Bisa terlihat bagaimana perubahan di kawasan tersebut yang dahulu disebut tertinggal, kini mulai maju. Mereka mulai berpikir bagaimana ke depannya" kata Ardi yang baru dua bulan menjabat sebagai Lurah di Tanjungrejo.