Ribuan Anak Putus Sekolah di Kota Malang, Begini Upaya Pemkot untuk Mengatasinya

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang segera menerbitkan surat keputusan untuk menangani anak putus sekolah. Data yang diambil dari pemerintah menyebutkan, 5.655 anak berstatus tidak sekolah di Kota Malang.

Sebanyak 1.875 anak tercatat dikeluarkan dari sekolah, 1.271 tidak lulus dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu ada 2.509 anak tercatat belum pernah sekolah.

Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu menyatakan bahwa Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan telah memberikan perhatian serius terhadap isu anak tidak sekolah. Pemerintah akan membuat tim melalui surat keputusan untuk menyisir anak tidak sekolah.

"Tim itu akan bekerja dan memastikan tidak ada satu generasi pun yang tidak mengenyam pendidikan di Kota Malang. Saya pun kaget melihat ternyata seperti itu data anak tidak sekolah di Kota Malang," terang Dwi.

Penanganan masalah pendidikan sangat penting karena menentukan masa depan yang cerah bagi generasi Kota Malang ke depan. Dwi mengatakan, pembahasan mengenai penanganan anak tidak sekolah ini juga menjadi program prioritas yang segera dituntaskan.

"Bapak Pj Wali Kota Malang memberikan perhatian serius terhadap isu ini. Kami akan bekerja bersama stakeholder yang lain untuk mengatasi tantangan ini," ujarnya.

Di tempat terpisah, Iwan mengatakan Pemkot Malang tengah menyelesaikan pendataan. Melalui data yang terkumpul dari lapisan bawah itu, intervensi program akan dilakukan. Harapannya, bisa tepat sasaran sesuai data yang diambil.

Pendataan yang dilakukan antara lain mengetahui identitas anak dan keluarganya. Alasan tidak melanjutkan pendidikan. Kondisi kekinian keluarga tempat anak tinggal. Pemkot Malang juga menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat agar anak tidak sekolah bisa teratasi.

"Kami buat SK dulu, kemudian nanti penanganannya akan dibagi per PKBM," jelas Iwan, Jumat (1/11/2024).

Setelah dibuat SK, Iwan menegaskan, harus ada langkah konkret dari dinas pendidikan maupun pengurus PKBM. Diharapkan ada pendekatan dan pemanggilan kepada target sasaran. Dari laporan sementara yang ia terima, sejumlah anak tidak sekolah sudah diintervensi dan kembali melanjutkan pendidikan formil.

"Kami apresiasi PKBM memberikan pendidikan secara gratis. Pemkot Malang pasti akan mendukung secara penuh," papar Iwan Kurniawan.

Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Agoes Marhaenta mengatakan perlunya penanganan yang lebih serius untuk mengatasi angka putus sekolah di Kota Malang. Realitas yang ada saat ini dinilai cukup miris karena Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan.

Dalam pandangan fraksi yang telah disampaikan kepada eksekutif, PDI Perjuangan meminta Pemkot Malang serius membangun sumber daya manusia. Harus ada peningkatan literasi dan inovasi untuk meminimalisir angka putus sekolah.

"Sumber daya manusia harus terus ditingkatkan mengingat branding Kota Malang sebagai kota pendidikan. Literasi dan innovative hub meminimalisir angka putus sekolah di semua jenjang," katanya.

Fraksi Damai DPRD Kota Malang menyarangkan agar Pemkot Malang meningkatkan peran Dewan Pendidikan di lingkungan dinas dan sekolah. Anggota Fraksi Damai, Aris Verdiyato mengatakan peran Dewan Pendidikan belum dimaksimalkan sejauh ini. Peran mereka dianggap penting untuk membantu penanganan anak tidak sekolah.