Pilgub Jatim 2024

Tak Hanya di Grahadi, Risma dan Gus Hans Siap Berkantor di Bakorwil se-Jatim

Gus Hans menekankan pentingnya birokrasi yang menjadi pelayan publik tanpa ada unsur mempersulit atau mengambil keuntungan pribadi.

Editor: Eko Darmoko
SURYAMALANG.COM/Ahmad Zaimul Haq
Tri Rismaharini dan Gus Hans dalam debat Pilgub Jatim 2024 di Grand City Ballroom, Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menekankan pentingnya birokrasi yang menjadi pelayan publik tanpa ada unsur mempersulit atau mengambil keuntungan pribadi. 

Hal ini disampaikan saat segmen pertama penjelasan visi-misi dalam Debat Kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang berlangsung di Ballroom Grand City Surabaya, Minggu (3/11/2024).

"Kita akan meningkatkan insentif kepada aparat berprestasi berdasarkan merit sistem sehingga mereka bisa bekerja dengan baik sesuai kapasitasnya dan memberikan layanan yang maksimal," ujar Gus Hans

Ia menambahkan, birokrasi seharusnya mengedepankan prinsip "share to others," dimana permasalahan atau kewenangan tertentu yang bisa diserahkan ke kabupaten atau desa harus segera dialihkan, atau dikenal dengan "sharing of authority."

Cawagub yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura ini juga mengungkapkan, komitmen mereka untuk lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya berkantor di Grahadi, tetapi juga di Bakorwil se-Jatim, demi pelayanan yang lebih dekat.

"Esensi kita adalah melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit oleh birokrasi. Birokrasi harus mempermudah layanan kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, pasangannya dalam Pilgub 2024, Tri Rismaharini, menyampaikan bahwa layanan publik harus lebih dekat dengan masyarakat, terutama mengingat luasnya wilayah Jawa Timur. 

"Layanan ini harus dihadirkan hingga ke daerah terpencil dengan bantuan teknologi informasi. Di desa, masyarakat bisa langsung mengakses layanan-layanan tersebut," ujarnya.

Risma mencontohkan berbagai layanan yang perlu dihadirkan, seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga layanan pengaduan lainnya. 

"Dengan teknologi informasi kita bisa menjamin kapan selesai perijinan dan biayanya bisa dipantau masyarakat. Keuangan juga transparan dan masyarakat ikut terlibat," tutupnya.

Sumber: Surya Malang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved