Debat Pilwali Kota Malang 2024
Cawali Heri Cahyono Koreksi Istilah 'Manusia Normal' yang Dilontarkan Wahyu Hidayat saat Debat Ke-2
Cawali Kota Malang Heri Cahyono mengoreksi istilah 'manusia normal' yang dilontarkan lawannya, Wahyu Hidayat saat debat kedua di Hotel Grand Mercure.
Penulis: Benni Indo | Editor: iksan fauzi
SURYAMALANG.COM, MALANG - Calon Wali Kota Malang nomor urut 2, Heri Cahyono mengoreksi istilah 'manusia normal' yang dilontarkan Calon Wali Kota Malang, nomor urut 1, Wahyu Hidayat saat debat publik kedua di Hotel Grand Mercure, Sabtu (9/11/2024).
Peristiwa bermula dari pertanyaan yang disampaikan moderator tentan bagaimana cara menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas?
Wahyu menjelaskan, mereka telah menyusun program yang bernama Malang Santun.
Program ini akan mengakomordir seluruh kebutuhan masyarakat Kota Malang, termasuk disabilitas.
"Ada standardisasi terkait dengan disabilitas, berbeda dengan untuk manusia-manusia normal," kata Wahyu.
Wahyu menjelaskan ada tiga langkah untuk memfasilitas kelompok disabilitas.
Yakni, membangun aksesibilitas di tempat umum dan aspek sosial, lalu standardisasi pelayanan, terakhir inklusi sosial dan ekonomi.
Baca juga: PANAS! Cawawali Ali Muthohirin Singgung Sejarah Kelam Kota Malang, Sindir Cawali Abah Anton?
"Kami ikutsertakan semua disabilitas untuk sama-sama memberdayakan terkait dengan perekonomian dan juga bisa menjadikan disabilitas tetap hadir dan percaya diri," tegas Wahyu.
"Bahwa mereka adalah sama, mereka adalah orang-orang istimewa. Kami telah lakukan, dan alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah pemerhati disabilitas yang diberikan oleh YPAC. Ini adalah strategi dan perhatian kami kepada disabilitas," ujarnya.
Heri Cahyono mengoreksi bahwa istilah yang digunakan Wahyu menyebut manusia normal dianggap tidak baik.
Menurut Heri, istilah yang dipakai Wahyu itu merendahkan kelompoik disabilitas.
"Saya koreksi, sebagai calon wali kota, tidak boleh menyebut manusia normal. Ini merendahkan kaum difabel, tersakiti tidak boleh pak," tegas Heri.
Heri membantah pernyataan Wahyu kalau dirinya peduli disabilitas.
Menurut pengalaman lapangan yang diketahui oleh Heri, masih banyak ketidakadilan dialami oleh masyarakat difabel di Kota Malang.
"Yang telah bapak lakukan, saya cek. Disabilitas di Sukun, tempat saja tidak ada. Mereka kesulitan untuk sekolah" kata Heri Cahyono yang akrab disapa Sam HC itu.
"Sekolahnya nyewa tempat dan larang. Para disabilitas uangnya berapa sih Pak? Lah ini harus ada fasilitasi kota," sambungnya.
"Nah, sampai hari ini, maaf dengan periode anda menjabat hal itu tidak terjadi. Anda datang ke YPAC, sekarang ini di sana akan mengeluh dokternya tidak ada," kata Sam HC.
Wahyu menjawab bahwa istilah manusia normal untuk kelompok yang bukan disabilitas.
Sedangkan kelompok disabilitas ia sebut sebagai istimewa.
"Tadi saya menyampaikan bahwa manusia normal itu kita, kalau mereka disabilitas adalah istimewa," ujar Wahyu.
Kemudian terkait fasilitas penunjang, Wahyu berpendapat jabatannya yang hanya 10 bulan 17 hari dirasa belum cukup untuk menyelesaikan semua persoalan masyarakat.
Tidak terkecuali, katanya kelompok disabilitas. Oleh karena itu, ia merancang 'Malang Santun' untuk memberdayakan masyarakat jika terpilih nanti.
"Ada batas waktu yang kami lakukan dan kami sudah punya rencana dalam Malang Santun untuk memberikan perhatian lebih kepada mereka agar sejajar dengan kami," bebernya.
"Malang Santun ini jelas, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan. Berbeda dengan fasilitas umum dan sosial yang kami siapkan kepada mereka," tukasnya.
"Malang Santun jelas menjunjung disabilitas yang ada di Kota Malang," ujar Wahyu.
Sementara, Calon Wali Kota Malang nomor urut 1, M Anton bercerita saat dirinya turun ke lapangan, banyak keluhan dari disabilitas atas keterbatasan ruang berkreasi mereka.
Anton juga mengaku mendengar keluhan hak-hak para disabilitas banyak yang tidak terpenuhi.
"Yang saya ketahui bahwa dengan turunnya saya ke lapangan, banyak disabilitas kita itu mengeluh masalah tempat, ruang di mana mereka bisa berkreasi. Juga yang saya tahu bahwa disabiltias kita masih belum terpenuhi hak-haknya," ujar Anton.
Menurut Anton, pemerintah harus hadir memfasilitasi warga disabilitas.
Tidak boleh ada diskriminasi pelayanan terhadap warga Kota Malang.
"Untuk itu saya melihat pentingnya pemerintah hadir pada disabilitas. Tentunya harapan kita bersama, bahwa pemerintah harus bisa mewadahi sebetulnya, tentang menghargai dari apa yang sudah menjadikan ruang-ruang yang sudah didirikan oleh mereka," kata Anton. (Benni Indo)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.