Hasto Kristiyanto: Kader Tak Ikut Menangkan Calon PDI Perjuangan di Pilkada 2024 dapat Sanksi Berat

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengingatkan para kader untuk bergerak memenangkan calon yang diusung partai.

Kepada para pengurus dan kader yang membangkang, partai tak segan memberikan sanksi berat apabila instruksi tersebut tak dilakukan.

Hasto mencontohkan kebijakan partai mengusung Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di Pilgub Jatim 2024 merupakan keputusan final.

Begitu pula kebijakan mengusung calon kepala daerah di 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Karenanya, menjadi sebuah kewajiban bagi para pengurus dan kader untuk sama-sama mengawal keputusan tersebut.

Hal ini sesuai dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Kami telah melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri tentang pergerakan seluruh komponen masyarakat Jawa Timur," kata Hasto ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.COM di Surabaya.

Tak hanya di tingkat provinsi, kewajiban serupa juga wajib dilakukan untuk Pilwali Kota Surabaya 2024 yang mana mengusung Eri Cahyadi dan Armuji sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.

"Kami menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak main-main di dalam mempersembahkan kepemimpinan Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji. Oleh karenanya, semua kader partai wajib bergerak untuk memenangkan Bu Risma-Gus Hans," katanya.

Kader yang berada di struktur partai, legislatif, maupun eksekutif harus ikut bergerak.

Menurutnya, para kader telah memahami konsekuensi bagi yang telah menjalankan instruksi tersebut.

"Bagi mereka yang tidak bergerak, kami akan memberikan sanksi yang sangat tegas."

"Termasuk, kepada para pimpinan dewan, struktur partai, para anggota legislatif, maupun eksekutif partai," katanya.

"Mereka yang tidak bergerak di dalam bergotong-royong untuk memenangkan kepemimpinan yang nyata-nyata membawa perubahan bagi Jawa Timur, kami akan berikan sanksi tegas," tegas Hasto.

Sanksi yang diberikan di antaranya pemberhentian dari jabatan di struktur partai, lembaga pemerintahan di mana ditugaskan partai, bahkan keanggotaan.

"Sanksi yang diberikan bisa berupa reposisi jabatan, sanksi disiplin, hingga pemecatan," katanya.

Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan menjadikan Pilkada 2024 sebagai prioritas target yang dimenangkan. Ada beberapa wilayah yang juga mendapat atensi dari DPP PDIP. Di antaranya Jawa Timur.

"Sehingga, kami yang di DPP berbagi tugas (wilayah kampanye). Saya bersama Pak Said Abdullah (Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya) ditugaskan di Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara," katanya.

"Begitu halnya dengan teman-teman DPP yang lain. Mbak Puan (Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Bidang Politik) di Jawa Tengah. Mas Prananda (H.M. Prananda Prabowo, Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital) di Bali. Sehingga, semua bertugas di Pilkada serentak ini," katanya.