KPK Mencari Masukan Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

SURYAMALANG.COM, MALANG - KPK mencari masukan lagi tentang indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia lewat kegiatan di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Kamis (21/11/2024).

Tema yang diangkat adalah "Menggagas Kembali Indikator Keberhasilan di Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Selain itu juga dilakukan MoU antara UB dengan KPK.

Sekjen KPK, Cahya H Harefa menyebutkan ada tiga indikator tiga besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Yaitu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2023-2024, skornya tidak berubah yaitu 34 dari skala 100.

Indikator kedua adalah Survei Penilaian Integritas/ SPI dengan skor 70,97. Artinya masih ada lembaga pemerintah dan daerah yang rentan korupsi. Ketiga, berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2024 nilainya 3,85.

Yang artinya ternyata lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,92.

"Artinya, masyarakat yang permisif terhadap korupsi semakin meningkat. Yang ingin kita kaji sebetulnya adalah indikator-indikator itu sudah pas atau belum."

"Karena itu, kita adakan kegiatan dengan panelis agar bisa melihat sebetulnya apa sudah tepat? Atau skornya yang masih belum," kata Sekjen KPK.

Sehingga upaya-upayanya harus difokuskan dari unsur-unsur dalam indikator itu.

"Atau mungkin kurang? Termasuk didalamnya bagaimana KPK selama ini? Kami bisa diberi masukan."

"Karena KPK dalah bagian dari pemberantasan korupsi di Indonesia bersama penegak hukum lainnya dan unsur masyarkaat lainnya," jawabnya.

Kerja sama dengan UB, KPK beharap ke depan agar ahli-ahli di persidangan antara lain dari UB. Sedang terkait perbaikan tata kelola di UB, KPK bisa juga siap membantu.

"Kami ingin universitas adalah garda terakhir sebelum masuk lulusannya masuk dalam dunia kerja. Jika tidak hati-hati, maka bisa jatuh dalam tindak korupsi atau perilaku dalam korupsi."

"Kami berharap dalam kampus pun melakukan pencegahan korupsi," kata dia.

Ia berpesan agar jangan sampai terjadi lagi seperti di Universitas Lampung (Unila). Kasusnya adalah dalam sistem penerimaan maba terjadi korupsi.

Ia juga mengingatkan agar dosen-dosen juga tidak mengharapkan sesuatu usai ujian pada mahasiswa. Begitu juga mahasiswa memberi sesuatu pada dosen jika ingin lulus.

"Pada proyek-proyek dosen yang melibatkan mahasiswa juga jangan diajari korupsi," tandasnya.

Rektor UB Prof Widodo menyebutkan budaya anti korupsi harus jadi bagian penting bagi masyarakat.

"UB mendukung gerakan melayani dengan bersih," kata Rektor.