Malang Corruption Watch Waspadai Praktik Koruptif Selepas Pilkada Serentak 2024

"Partisipasi itu kosong. Negara tidak hadir di situ. Maka kawan-kawan harus mengisi itu karena sejatinya peran serta, partisipasi itu dimatikan. Negara ini ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, ada kedaulatan. Unsur pemerintah ini lebih dominan seolah pemilik aset negara. Sehingga ketika terdapat proyek pembangunan, harusnya konsultasi ke rakyat, tapi itu tidak dilakukan," katanya.

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh MCW, Purnawan menilai, kolaborasi antara MCW dengan organisasi lain bisa memperkuat gerakan perlawanan terhadap korupsi. Perwakilan masyarakat sipil, Sayekti juga mengatakan hal serupa. Sebagai masyarakat sipil, Sayekti menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan siapapun dalam rangka memerangi korupsi.

Menurut Sayekti, warga sipil perlu terlibat. Keterlibatan warga sipil menjadi penting, tidak hanya sebagai sarana edukasi tetapi juga melahirkan kesadaran akan pentingnya mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat tidak boleh lagi hanya menerima kebijakan tanpa tahu apa yang terjadi di balik kebijakan tersebut.

"Warga sipil perlu terlibat lagi seperti dulu agar marwahnya MCW bisa ke mana-mana. Saya meyakini, MCW akan muncul lagi dengan taringnya yang lebih ganas," katanya.

Sayekti menyarankan MCW bisa membangun pergerakan di Kabupaten Malang. Saat ini, sudah mulai banyak kampus berdiri di kawasan Kabupaten Malang. Kehadiran MCW dinilai Sayekti akan memunculkan gerakan antikorupsi yang lebih masif lagi di kalangan kampus dan masyarakat.