RATUSAN Petani Desa Bumirejo Dampit Malang Tolak Bermitra dengan PT Perkebunan Nasional XII

“Kami selaku anggota DPRD Kabupaten Malang telah menerima segala aspirasi," katanya.

"Jadi tuntutannya yang menjadi intinya yang pertama adalah mengapus HPL, kedua menuntut redistribusi SHM,” ungkap Faza.         

Dari aspirasi yang diterimya akan disampaikan kepada phak berwenang terkait permintaan petani Kalibakar.

Karena pada dasaranya, Faza menyampaikan DPRD tidak memiliki kewenangan yuridis maupun administratif untuk memutuskan hal tersebut.

“Tapi kami pasti berperan selaku mediator, fasilitator, dan memediasi aspirasi ini untuk kita kawal ke pemerintah pusat,” tukasnya.