Komisi C DPRD Kota Malang Desak Eksekutif Lebih Serius Tangani Banjir

SURYAMALANG.COM, MALANG - Komisi C DPRD Kota Malang mendesak Dinas PUPRKP Kota Malang untuk mempercepat pelaksanaan desain teknis penanganan banjir di lokasi-lokasi kritis.

Dalam dokumen laporan catatan tahun 2024 Komisi C DPRD Kota Malang, lokasi kritis itu seperti pada Jl Letjen Sutoyo, Jaksa Agung Suprapto, Jalan Bondowoso, Jalan Tidak, Jalan Sukarno-Hatta dan kawasan bantaran Sungai Muharto di Kedungkandang.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin berharap penanganan banjir di Kota Malang bisa menunjukan progres menyenangkan. Berkaca pada peristiwa banjir yang terjadi akhir tahun lalu, Anas menekankan pentingnya merealisasikan program penanganan banjir perkotaan.

"Dalam penanganannya, kalau tak dimulai dari langkah demi langkah ya akan sama saja. Fenomenanya kan kalau sudah ada kejadian baru direspon."

"Harusnya ada upaya preventif untuk pencegahan persoalan. Misal pencegahan banjir, transportasi, sampah dan lainnya," kata Anas, Rabu (1/1/2025).

Kemudian soal infrastruktur, Komisi C juga mendorong Pemkot Malang untuk melakukan percepatan implementasi Perda terkait jasa konstruksi, penyelenggaraan sumber daya air hingga penyerahan PSU perumahan.

Soal sampah, pihaknya juga mendorong Pemkot Malang untuk segera mengimplementasikan teknologi modern dan pengelolaan bricket di TPA Supit Urang.

Kemudian juga penguatan program pengolahan sampah berbasis TPS3R dan bank sampah. 

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menjelaskan proyeksi alokasi anggaran infrastruktur penanganan banjir masuk dalam delapan jenis kegiatan prioritas.

Di antaranya pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan drainase. Juga rehabilitasi jembatan dan pembangunan penerangan Jalan Umum (PJU). Ada juga rehabilitasi sarana prasarana air limbah dan lainnya.

Satu rencana yang dijelaskan Iwan mengenai pembangunan drainase di kawasan Jalan Sukarno Hatta, Kota Malang.

Iwan Kurniawan telah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasukan rencana pembangunan drainase di Jalan Sukarno-Hatta ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Iwan mengatakan, Pemprov Jatim akan mengucurkan dana untuk membantu pembangunan drainase di kawasan Jalan Sukarno-Hatta.

"Untuk banjir dan drainase, sudah masuk SIPD Provinsi Jawa Timur. Pemerintah tingkat provinsi membantu pembangunan drainase di Jalan Soekarno Hatta. Saya dengar juga sudah dipatok, kalau tidak salah nilainya Rp 22 miliar," terang Iwan.

Adanya dukungan pendanaan dari Pemprov Jatim akan meringankan beban APBD Kota Malang 2025.Rencana pembangunan drainase di Jalan Sukarno-Hatta akan membutuhkan bahan sepanjang 1.841 meter. Pembangunan drainase akan dibangun di sisi barat dan timur jalan.

"Ya 2025 dieksekusi. Jadi kami harapkan pembangunan nanti efektif. Drainase akan mengalihkan aliran banjir yang pembuangannya nanti ke arah sungai," kata Iwan Kurniawan.