PMK Jombang

DPRD Jombang Wanti-wanti Dinas Peternakan Agar Sigap Antisipasi Persebaran PMK, Anggaran Vaksin Zonk

Dengan merebaknya PMK ini, DPRD ingin pihak Dinas Peternakan Jombang harus selalu sigap untuk mengantisipasi persebaran. 

Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/ISTIMEWA
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang Anas Burhani. 

"Tidak ada gejala PMK selama kurun waktu itu. Tetapi masuk ke akhir Desember, PMK merebak. Sebenarnya, Jawa Timur sebagai kantong ternak sudah melakukan upaya untuk pengadaan vaksin tapi ternyata memang kosong," ujarnya. 

Hal itu diperburuk dengan belum adanya penganggaran di awal tahun 2024 untuk pengadaan vaksin PMK oleh Pemkab Jombang.

Meskipun begitu, pihaknya .asih terus berupaya untuk melakukan pengajuan vaksin ke tingkat provinsi maupun nasional. 

"Untuk pengajuan di lingkup pemerintah kabupaten belum ada," bebernya. 

Ia menegaskan jika ketersediaan vaksin di pemerintah memang telah habis.

Namun untuk swasta, ketersediaan vaksin masih bisa ditemukan dimanapun.

Lebih lanjut, untuk melakukan pencegahan, pihak tegak berusaha untuk menggandeng semua elemen masyarakat. 

"Untuk pencegahan ini kami bersama petugas di lapangan melakukan pemblokiran jual beli sapi. Seperti di pasar sapi Kabuh. Kami juga lakukan checking kendaraan. Tadi kami lihat ada 4 sampai 5 truk dan langsung disemprot petugas dengan disinfektan," ungkapnya. 

Selama proses pengecekan, pihaknya tidak menemukan adanya sapi yang terjangkit PMK. "Tadi semuanya aman, tidak ada yang terjangkit PMK," tukasnya. 

Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved