DPRD Jombang Wanti-wanti Dinas Peternakan Agar Sigap Antisipasi Persebaran PMK, Anggaran Vaksin Zonk

Laporan : Anggit Pujie Widodo 

SURYAMALANG.COM, JOMBANG - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Anas Burhani, mengingatkan Dinas Peternakan terkait merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak sapi di Jombang .

Anas Burhani, mengatakan dengan merebaknya PMK ini, ia ingin pihak Dinas Peternakan harus selalu sigap untuk mengantisipasi persebaran. 

Seperti diketahui, merebaknya penyakit PMK di Jombang ini mulai terjadi di akhir tahun 2024 dan berlanjut di awal tahun 2025. Terdapat 323 ekor hewan ternak sapi yang terjangkit PMK, dan 11 diantaranya mati.

"Saya ingin Dinas Peternakan Jombang sigap. Jangan sampai lambat mengantisipasi. Karena jika terlambat maka itu akan berdampak pada semakin luasnya persebaran virus," ucapnya saat dikonfirmasi pada Kamis (9/1/2025). 

Lebih lanjut, agar persebaran bisa ditekan, ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak dinas terkait untuk bisa sesegera mungkin melakukan langkah antisipasi persebaran. 

"Kami sudah berkoordinasi, sehingga bisa segera dilakukan langkah antisipasi," kata pria yang juga merupakan Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang ini. 

Terkait adanya imbauan Kementrian Pertanian (Kementan) perihal penutupan pasar hewan sementara jika ditemukan adanya PMK, ia berpendapat agar melihat situasi di lapangan lebih dulu. 

"Kita lihat dulu sejauh mana persebarannya. Apakah memang sudah di taraf yang sangat besar atau memang belum," ungkapnya. 

Ia melanjutkan, jika nantinya pasar hewan ditutup, maka akan berdampak pada sektor masyarakat yang lainnya dan ia mengkhawatirkan perputaran ekonomi di pasar hewan akan mandek.

Diberitakan sebelumnya, merebaknya kembali PMK di Jombang membuat Plt Kepala Dinas Peternakan Mochammad Saleh bersama dokter hewan dan dinas terkait melakukan pengecekan transportasi hewan ternak di Pasar Sapi Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, pada Selasa (7/1/2025). 

Meskipun begitu, Saleh mengatakan jika ketersediaan vaksin milik pemerintah sudah habis terpakai sejak akhir Desember 2024 lalu untuk kegiatan vaksinasi.

"625 ketersediaan vaksin habis," ucapnya saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (7/1/2025). 

Ia melanjutkan, terbatasnya stok vaksin ini bukan hanya terjadi di Jombang saja, melainkan merata hampir terjadi di semua wilayah tingkat nasional.

Lebih lanjut, sejatinya di bulan November sampai awal Desember 2024, PMK sudah dinyatakan endemi. 

"Tidak ada gejala PMK selama kurun waktu itu. Tetapi masuk ke akhir Desember, PMK merebak. Sebenarnya, Jawa Timur sebagai kantong ternak sudah melakukan upaya untuk pengadaan vaksin tapi ternyata memang kosong," ujarnya. 

Hal itu diperburuk dengan belum adanya penganggaran di awal tahun 2024 untuk pengadaan vaksin PMK oleh Pemkab Jombang.

Meskipun begitu, pihaknya .asih terus berupaya untuk melakukan pengajuan vaksin ke tingkat provinsi maupun nasional. 

"Untuk pengajuan di lingkup pemerintah kabupaten belum ada," bebernya. 

Ia menegaskan jika ketersediaan vaksin di pemerintah memang telah habis.

Namun untuk swasta, ketersediaan vaksin masih bisa ditemukan dimanapun.

Lebih lanjut, untuk melakukan pencegahan, pihak tegak berusaha untuk menggandeng semua elemen masyarakat. 

"Untuk pencegahan ini kami bersama petugas di lapangan melakukan pemblokiran jual beli sapi. Seperti di pasar sapi Kabuh. Kami juga lakukan checking kendaraan. Tadi kami lihat ada 4 sampai 5 truk dan langsung disemprot petugas dengan disinfektan," ungkapnya. 

Selama proses pengecekan, pihaknya tidak menemukan adanya sapi yang terjangkit PMK. "Tadi semuanya aman, tidak ada yang terjangkit PMK," tukasnya.