Rp 10 Ribu per Porsi untuk Makan Bergizi Gratis Dianggap Kurang, Kota Malang Akan Bikin Rp 15 Ribu

SURYAMALANG.COM, MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, perlunya dana pendamping untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Saat datang ke SDN Lowokwaru 3, ia melihat langsung menu yang disajikan. Menu yang disajikan itu dianggarkan Rp 10 ribu per porsi.

Menunya ada karbohidrat, protein hewani dan nabati, lalu serta, dan susu sebagai pelengkap. Menurut Amithya, perlu dipertimbangkan kembali tambahan dana sehingga per porsi memiliki alokasi anggaran Rp 15 ribu.

"Perlu ada dana pendamping sehingga bisa menjadi Rp 15 ribu. Saya tadi sudah bicarakan ini dengan wali kota terpilih," kata Amithya saat ditemui di SDN Lowokwaru 3.

Anggaran Rp 15 ribu per porsi nanti akan membantu biaya tambahan menu dan transportasi. Amithya menjelaskan, maksimal anggaran yang bisa disepakati bertambah Rp 5 ribu.

"Sepertinya memang harus ada cost sharing karena dari pusat Rp 10 ribu. Kami berharap Rp 15 ribu. Itu sudah termasuk pengantaran. Maksimumnya Rp 5.000. Nanti kita hitung bersama," kata Amithya, Senin (12/1/2025).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana mengungkapkan, alokasi anggaran pendamping diperlukan karena anggaran dari APBN hanya Rp 10 ribu per porsi.

"Yang jelas tadi disampaikan ibu ketua perlu ada pendampingan dari dana APBD yang sudah disetujui oleh wali kota terpilih," katanya.

Pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Lowokwaru 3 menggunakan dana tanggungjawab sosial perusahaan dari pihak ketiga.

Jika nanti menggunakan dana APBN, pelayanannya diharapkan bisa meluas. Suwarjana mengatakan, kemungkinan untuk merealisasikan dana pendamping itu sangat terbuka karena upaya pembahasannya sedang disusun.

Di tempat yang sama, wali kota terpilih, Wahyu Hidayat datang bersama pasangannya, Ali Muthohirin ke SDN Lowokwaru 3. Kedatangannya itu untuk melihat langsung program yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya datang ke sini untuk melihat langsung program yang dilaksanakan oleh presiden dan wakilnya," ujarnya.

Ia mengatakan, pembahasan untuk dana pendamping akan dibicara segera setelah ia dilantik. Menurut Wahyu, Pemerintah Kota Malang membutuhkan petunjuk teknis untuk mematangkan alokasi anggaran APBD sebagai pendamping.

"Jadi memang antusias sekali mereka dengan program dari pemerintah pusat. Kami harus ada Juknis yang menjadi pedoman. DPRD juga membuka peluang."

"Kalau ada juknisnya, Pemkot Malang perlu siapkan APBD. Termasuk juga SOP-nya. Untuk tindakan dari APBD, harus ada juknisnya," kata Wahyu.