Penolakan Revitalisasi Pasar Besar, Hippama Kecewa dengan Sikap Pemkot Malang yang Tidak Responsif

SURYAMALANG.COM, MALANG - Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) kecewa terhadap sikap Pemkot Malang yang belum merespons aspirasi para pedagang.

Upaya menyampaikan pendapat mengenai penolakan pembongkaran total Pasar Besar Kota Malang telah ditujukan ke Pemkot Malang beberapa kali.

Bahkan, Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) juga mengirim surat penolakan itu ke Kementerian PUPR RI.

"Kami sudah memulai sejak 2019. Hippama ini menampung aspirasi semua pedagang di sini."

"Keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan tidak dihiraukan oleh pemerintah, mulai dari kebersihan dan kebocoran."

"Sampai kami kirim surat ke wali kota, ke dewan namun dengan berbagai alasan, mereka tidak memperbaiki," ujar juru bicara Hippama, Agus Priambodo kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (29/1/2025).

Baca juga: KISRUH Revitalisasi Pasar Besar Kota Malang, Ada yang Menolak dan Ada yang Sepakat

Aksi menyampaikan pendapat di muka umum yang berisi penolakan pembongkaran total Pasar Besar Malang menjadi puncak keresahan para pedagang.

Agus menegaskan, Hippama tetap menolak rencana pembongkaran total Pasar Besar Malang.

Ia berharap, ada jalan dialog yang terjadi antara pedagang dengan pemerintah.

"Aksi kami ini menunjukan bahwa Hippama tetap solid. Kami telah melakukan perbaikan scar swadaya. Kami mengumpulkan swadaya seperti perbaikan talang," ujarnya.

Agus meminta agar Pemkot Malang terbuka untuk berdialog dengan Hippama.

Dikatakan Agus, pihaknya telah bertemu Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan untuk menyerahkan konsep perbaikan. Namun tidak ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut.

"Kami memberikan konsep untuk perbaikan pasar besar tapi ditolak. Beliau tidak mau baca katanya. Katanya bukan ranahnya Pemkot Malang untuk perbaikan. Itu berarti kami tidak sejalan dengan Pj Wali Kota Malang," kata Agus.

Hippama punya alasan kuat mengapa mereka memilih renovasi daripada bongkar total.

Salah satunya adalah hasil kajian akademik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang menyatakan gedung pasar masih layak, hanya perlu perbaikan saja.

"Kami tidak asal-asalan. Ada uji forensik ITS yang menyatakan bahwa pasar besar ini masih layak," katanya.

Sekitar 2.000 an anggota Hippama disebut Agus menolak pembongkaran total. Hippama juga sudah menyatakan sikap terbuka mengenai penolakan tersebut.

Anggota DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi mengatakan, pemerintah pusat tidak ingin mengikuti keributan penolakan di daerah mengenai rencana pembangunan Pasar Besar Malang.

Hingga saat ini, masih belum ada kejelasan kapan Pasar Besar Malang dibangun.

Arif mengatakan, anggaran APBN untuk membangun pasar yang diproyeksikan mencapai Rp 200 miliar lebih itu kemungkinan besar akan ditetapkan jika persoalan penolakan sudah diselesaikan.

"Kendalanya waktu itu ada kelompok pedagang yang tidak menyetujui. Hari ini rupanya sudah ada kesadaran kalau pasar perlu pembangunan walaupun ada spanduk penolakan."

"Kalau terjadi apa-apa terhadap pasar itu, apakah yang menolak bertanggungjawab? Kalau terjadi sesuatu, pasti yang ambil tanggungjawab pemerintah. Sehingga peran pemerintah dibutukan, termasuk terkait pembangunan Pasar Besar Malang," ujar Arif.

Menurut Arif, pembangunan Pasar Besar Malang sangat dibutuhkan. Kondisi fisik bangunan cukup mengkhawatirkan karena pernah terbakar. Arif mengatakan, pengalaman kerusakan sebelumnya telah mengurangi kekuatan bangunan

"Kuncinya di pemerintah pusat itu, kalau ada penolakan, mereka tidak mau karena mereka tidak mau ribut dengan orang-orang di daerah. Makannya harus diselesaikan dulu," imbuhnya.