KISRUH Revitalisasi Pasar Besar Kota Malang, Ada yang Menolak dan Ada yang Sepakat

SURYAMALANG.COM, MALANG - Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) menegaskan sikap mereka menolak pembongkaran total Pasar Besar Kota Malang.

Pengurus Hippama menyatakan, mereka hanya ingin pasar diperbaiki. Pendapat penolakan itu di depan Pasar Besar Malang, Rabu (29/1/2025). Sejumlah pedagang ikut menyaksikan aksi penolakan itu.

Masrul Zaini, Ketua Hippama memekikan takbir sebelum ia berorasi mengenai penolakan rencana pembongkaran total Pasar Besar Malang. Ia menegaskan, Hippama tidak pernah berubah dari pendapatnya yakni menolak pembongkaran total.

Sehari sebelumnya, ada kesepakatan yang dilakukan seseorang atas nama Hippama mengenai persetujuan merevitalisasi Pasar Besar Malang.

Masrul menegaskan bahwa orang tersebut bukan anggota Hippama dan tidak merepresentasikan sikap himpunan tersebut.

Baca juga: Dua Paguyuban Pasar Besar Malang Sepakat Rencana Revitalisasi

"Membantah adanya pernyataan sikap yang telah diadakan secara ilegal. Kami, Hippama mengimbau kepada para pedagang untuk tetap solid."

"Jangan mau diadu domba. Jangan mau diming-imingi dengan gratis. Hippama tetap solid. Ini pertaruhan kita," tegasnya kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (29/1/2025).

Masrul mengatakan, kalau pasar dibongkar yang sulit pedagang. Ia tidak percaya dengan rencana pemerintah membongkar total pasar.

Dikatakannya, pedagang saat ini sudah kesusahan, pembongkaran pasar hanya akan membuat pedagang semakin susah.

"Kalau pasar dibangun, yang sulit diri kita sendiri. Pemerintah repot. IKN repot. Jangan bermimpi. Kita sudah sengsara. Habis kena Covid-19, kena ini."

"Percayalah apa yang kita ikhtiarkan, kita perjuangan, niatnya untuk pedagang. Jangan dininabobokan dengan pernyataan yang menyesatkan."

"Dikasih penampungan gratis. Omong kosong! Kita berjalan yang lurus saja, wong kita mencari nafkah urusan perut kita di pasar ini," katanya.

Farid, pedagang di Pasar Besar mempertanyakan kebijakan Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan yang mengambil pilihan ingin membongkar pasar. Menurutnya, yang berhak atas sikap mengambil keputusan itu adalah wali kota definitif.

"Pedagang menghadapi persoalan, mari dihadapi dengan tatanan yang benar, berdasarkan hukum yang benar. Yang menyatakan PJ, ini siapa? Seharusnya wali kota. Secara birokrasi, kenapa Pj mengeluarkan pernyataan pasar besar mau dibangun?" ungkapnya.

Farid juga mempertanyakan angggaran yang akan digunakan untuk membangun kembali pasar. Ada APBN dan APBD yang menurutnya belum jelas penggunaan dan peruntukannya.