Acara Seremonial dan Rapat di Hotel Akan Dikurangi Demi Efisiensi Anggaran di Kota Malang

Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa efisiensi telah menjadi peraturan yang harus diikuti oleh semua daerah, tidak terkecuali Kota Malang

Penulis: Benni Indo | Editor: Eko Darmoko
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
EFISIENSI ANGGARAN: Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa efisiensi tidak akan menghilangkan program-program yang telah disusun, Kamis (6/2/2025). Justru sebaliknya, program-program prioritas akan menjadi perhatian serius untuk diwujudkan. 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghilangkan program-program yang telah disusun. Justru sebaliknya, program-program prioritas akan menjadi perhatian serius untuk diwujudkan.

Ditemui di Balai Kota Malang, Kamis (6/2/2025), Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa efisiensi telah menjadi peraturan yang harus diikuti oleh semua daerah, tidak terkecuali Kota Malang.

Iwan menegaskan, program-program seremonial akan dikurangi. Seremonial disebutnya tidak efektif sehingga bisa dikurangi.

Iwan juga mengatakan bahwa akan ada dampak yang terjadi dari kebijakan efisiensi. Hal itu menurutnya lumrah karena setiap kebijakan akan menimbulkan dampak.

"Saya memandangnya di dalam satu perubahan pasti ada dampak dan di dalam perencanaan pasti ada prioritas."

"Itu pasti bukan berarti infrastruktur tidak menjadi prioritas, tetap menjadi prioritas," kata Iwan Kurniawan kepada SURYAMALANG.COM.

Rapat yang biasanya diselenggarakan di hotel, bisa jadi bergeser ke kantor atau bahkan melalui saluran dalam jaringan. Hal itu tidak menutup kemungkinan diterapkan untuk mengatur efisiensi.

Sejumlah anggaran di Pemkot Malang kemungkinan besar akan bergeser untuk program-program yang prioritas seperti peningkatan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, atau bahkan program makan bergizi gratis.

Disebutkan Iwan, pihaknya tengah menyusun perencanaan anggaran sesuai instruksi efisiensi yang diteken oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Delapan Astacita harus terimplementasi tapi di dalam implementasi itu ada poin-poin yang menjadi prioritas, kalau kita lihat program-programnya itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemudian anak putus sekolah, termasuk makan bergizi gratis," paparnya.

Iwan mengutarakan keyakinannya bahwa instruksi presiden bertujuan baik untuk program-program kerakyatan. Kebijakan yang sudah dibuat pasti telah melewati pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, tidak mungkin bertujuan untuk keburukan.

"Kebijakan pemerintah sudah dimatangkan proses pembahasannya. Pada saat itu dilontorkan menjadi satu kebijakan yang harus dilakukan. Nah itu yang saya tangkap ya untuk itu," ujarnya.

Anggota DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi berpendapat, program efisiensi harus didukung agar program-program prioritas yang dapat menyelesaikan persoalan rakyat terjawab.

Dito Arief Nurakhmadi mendukung adanya penghapusan atau pengurangan kegiatan seremonial. Menurutnya, hal tersebut tidak terlalu penting.

"Secara umum kami mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh presiden karena memang keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Kami melihat itu sebuah hal penting untuk menjadi pertimbangan."

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved