Acara Seremonial dan Rapat di Hotel Akan Dikurangi Demi Efisiensi Anggaran di Kota Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghilangkan program-program yang telah disusun. Justru sebaliknya, program-program prioritas akan menjadi perhatian serius untuk diwujudkan.

Ditemui di Balai Kota Malang, Kamis (6/2/2025), Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa efisiensi telah menjadi peraturan yang harus diikuti oleh semua daerah, tidak terkecuali Kota Malang.

Iwan menegaskan, program-program seremonial akan dikurangi. Seremonial disebutnya tidak efektif sehingga bisa dikurangi.

Iwan juga mengatakan bahwa akan ada dampak yang terjadi dari kebijakan efisiensi. Hal itu menurutnya lumrah karena setiap kebijakan akan menimbulkan dampak.

"Saya memandangnya di dalam satu perubahan pasti ada dampak dan di dalam perencanaan pasti ada prioritas."

"Itu pasti bukan berarti infrastruktur tidak menjadi prioritas, tetap menjadi prioritas," kata Iwan Kurniawan kepada SURYAMALANG.COM.

Rapat yang biasanya diselenggarakan di hotel, bisa jadi bergeser ke kantor atau bahkan melalui saluran dalam jaringan. Hal itu tidak menutup kemungkinan diterapkan untuk mengatur efisiensi.

Sejumlah anggaran di Pemkot Malang kemungkinan besar akan bergeser untuk program-program yang prioritas seperti peningkatan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, atau bahkan program makan bergizi gratis.

Disebutkan Iwan, pihaknya tengah menyusun perencanaan anggaran sesuai instruksi efisiensi yang diteken oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Delapan Astacita harus terimplementasi tapi di dalam implementasi itu ada poin-poin yang menjadi prioritas, kalau kita lihat program-programnya itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemudian anak putus sekolah, termasuk makan bergizi gratis," paparnya.

Iwan mengutarakan keyakinannya bahwa instruksi presiden bertujuan baik untuk program-program kerakyatan. Kebijakan yang sudah dibuat pasti telah melewati pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, tidak mungkin bertujuan untuk keburukan.

"Kebijakan pemerintah sudah dimatangkan proses pembahasannya. Pada saat itu dilontorkan menjadi satu kebijakan yang harus dilakukan. Nah itu yang saya tangkap ya untuk itu," ujarnya.

Anggota DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi berpendapat, program efisiensi harus didukung agar program-program prioritas yang dapat menyelesaikan persoalan rakyat terjawab.

Dito Arief Nurakhmadi mendukung adanya penghapusan atau pengurangan kegiatan seremonial. Menurutnya, hal tersebut tidak terlalu penting.

"Secara umum kami mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh presiden karena memang keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Kami melihat itu sebuah hal penting untuk menjadi pertimbangan."

"Poin-poin yang menjadi rasionalisasi cukup banyak, salah satunya perjalanan dinas, ATK dan sebagainya. Rasionalisasi dari penyesuaian tersebut yang turunnya cukup signifikan itu, supaya anggaran daerah bisa digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran," tegasnya.

Ia juga menyoroti tingginya balanja pegawai di Pemkot Malang. Dito mencatat, belanja pegawai di Pemkot Malang mencapai 48 persen. Padahal, mandatorinya maksimal hanya 30 persen. Dengan adanya efisiensi ini, ia berharap kelebihan belanja pegawai itu bisa diimbangi.

"Salah satunya kan belanja pegawai, di Kota Malang tinggi sekali 48 persen. Ketika ini menjadi upaya rasionalisasi, kami sangat sepakat. Bahkan mandatorinya 30 persen."

"Begitu juga perjalanan dinas, kita sudah digitalisasi, kota yang klaim smart city, kami kira saya sepakat sudah tidak perlu lagi anggaran yang besar untuk perjalanan dinas,"paparnya.

Dito menegaskan agar program efisiensi ini tidak hanya ramai di awal saja. Harus bisa dipertahankan semangatnya. Menurutnya, sudah pernah ada program serupa namun tidak bertahan lama. Sebagai anggota dewan, ia menegaskan mengikuti aturan yang berlaku.

Belakangan Dito mengatakan bahwa dalam kegiatan reses yang biasanya mengundang 450 orang dikurangi menjadi 300 orang. Hal itu juga berkaitan dengan efisiesi.

Reses yang biasanya berlangsung di hotel atau restoran kemungkinan besar juga akan bergeser ke tempat lain yang lebih murah namun tetap efektif untuk berdialog dengan konstituen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu menjelaskan, bahwa berdasarkan perhitungan kasar yang dilakukan, program efisiensi dari perjalanan dinas bisa memangkas angka Rp 46 miliar. Angka itu merupakan separoh atau 50 persen dari jumlah keseluruhan anggaran perjalanan dinas.

Berdasarkan hasil penyisiran yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang di semua perangkat daerah setempat, didapati hasil anggaran untuk perjalan dinas sekitar Rp 92 miliar. Anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas merupakan kategori yang akan dipangkas penggunaanya.

"Pak Sekda sudah menginstruksikan untuk membuat surat edaran mengenai efisiensi terhadap pengurangan perjalan dinas. Suratnya sudah berproses di bagian hukum," kata Dwi.

Apabila nantinya masih dirasa kurang, maka Sekretaris Daerah Kota Malang juga sudah memerintahkan supaya kembali menelisik pos anggaran mana saja yang bisa diminimalkan.

Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sudah digulirkan, maka nantinya besaran anggaran yang terkena pemangkasan akan dituangkan di dalam regulasi khusus dan selanjutnya dilaporkan kepada DPRD Kota Malang.