2 Perusahaan Air Minum Penyebab 4000 Petani di Malang Kekurangan Air, Program Prabowo Terancam Gagal

SURYAMALANG.COM, - Dua perusahaan air minum penyebab 4000 petani di Malang kekurangan air merupakan realita lapangan dari cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Program Prabowo yang ingin melakukan penguatan ketahanan pangan nyatanya tidak semudah membalikkan tangan. 

Ada beragam masalah di masyarakat khususnya para petani di Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang kini harus melawan 2 perusahaan air minum. 

Sejak dilantik menjadi Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan prioritas pemerintah pada empat sektor utama.

Baca juga: Jerit Pilu Penyiar RRI di PHK Massal Imbas Efisiensi Anggaran, Curhat ke Prabowo: Demi Makan Gratis

Empat sektor itu adalah memberikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mengakselerasi hilirisasi. 

Mencuatnya keluhan para petani itu setelah perwakilan warga berkunjung ke rumah Hadi Mustofa, anggota DPRD empat periode dari Partai Demokrat.

Para petani mengadu ke Ketua DPC Demokrat itu karena dianggap wakil rakyat dari Dapil-nya.

"Iya, kami kenal baik dengan mereka. Kami jelaskan, agar membuat surat pengaduhan ke gedung dewan saja, nanti biar kami selesaikan bersama anggota komisi," tutur Gus Top sapaannya di Kecamatan Pakis, Minggu (9/2/2025).

Gus Top bisa menyadari apa yang dikeluhkan 4.000 petani itu karena sumber airnya di Sumberpitu dikuasai dua perusahaan air minum tanpa ada batas.

"Makanya, itu harus dicarikan solusi, agar warga tak gagal panen terus" terang Gus Top.

"Sebaliknya, batas pengambilan air oleh PDAM Kota dan Kabupaten Malang, ya jangan seenaknya begitu kasihan petani," pungkas Gus Top.

Jeritan Petani

Sebanyak 4000 petani di Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang mengelola sawah seluas sekitar 950 hektare (Ha).

Nasib mereka saat ini bisa dibaratkan seperti ayam mati di lumbung padi, karena memiliki sumber mata air di desanya, namun malah kekurangan air.

Itu karena beberapa sumber mata air, salah satunya Sumberpitu yang ada di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang dieksplotasi tanpa batas alias ugal-ugalan oleh dua perusahaan daerah air minum. 

Dua perusahaan daerah air minum itu adalah Perumda Tugu Tirta Kota Malang dan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Baca juga: Presiden Prabowo Singgung Soal Kebijakan Efisiensi, Beber Keinginannya Perbaiki 330 Ribu Sekolah

Jika tidak ada solusi, dikhawatirkan konflik antara ribuan petani itu dengan dua perusahaan air minum bakal terulang kembali seperti tahun 2022 lalu.

Tahun 2022 lalu, tandon air milik Tugu Tirta di Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusomo disegel warga.

Hal itu terjadi setelah dua perusahaan air minum dianggap biang kerok kekurangan air untuk sawah seluas 950 hektare (Ha) milik 4000 petani yang ada di 10 desa.

Puluhan desa itu meliputi Desa Sukoanyar, Pucangsongo, Sumberpasir, dan Kecungrejo, semuanya Kecamatan Pakis.

Sedang, di Kecamatan Tumpang, petani yang kekurangan air di antaranya dari Desa Tumpang, Bokor, Slamet, Ringin Songo, Malangsuko, dan Desa Jeru.

"Kalau kemarin, warga masih dapat air meski harus rebutan, bahkan kadang sampai gegeran di sawah" kata Abdul Syukur, Ketua HIPA Dewi Ratih, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis kepada suryamalang.com, Selasa (11/2/2025).

"Namun, saat ini, apa yang direbutkan, wong airnya sudah tak ada meski masih musim hujan" kata Abdul.

"Itu karena lima sumber yang ada, dan salah satu sumber terbesar debitnya, yakni Sumberpitu, sudah dikuasai PDAM Kota dan Kabupaten" imbuhnya. 

"Warga yang punya sumber saat ini sudah tak bisa menikmati airnya," tutur Abdul.

Abdul Syukur mengaku punya sawah seluas 3000 m2 yang ditanami padi empat hari lalu.

Namun, sejak tanam hingga saat ini, sawah milik Abdul belum dapat air meski semalam suntuk sudah tak pulang untuk mencari air.

Bukan hanya Abdul, namun banyak petani lainnya sampai batal tanam padi karena tidak dapat air.

"Di Desa Sukoanyar sendiri, ada 148 Ha sawah dengan 300 petani. Namun, sejak air sulit sekitar 6 tahun ini, banyak petani yang frustasi sehingga sawahnya ditanami jagung, sampai pisang," jelas Abdul.

Baca juga: Presiden Prabowo Resmi Buka Kongres Muslimat NU, Apresiasi Mustika Mesem dan Mustika Darling

Menurut Abdul, kondisi itu sangat beda dengan saat air Sumberpitu belum dikuasai dua perusahaan air minum tersebut.

Dulu, 4000 petani yang memiliki sawah seluas 950 Ha, di Kecamatan Pakis dan Tumpang selalu bagus hasil panen padinya.

Namun, saat ini, lanjut Abdul jangankan panen, bisa tanam saja sudah bagus.

"Seperti sawah saya, seluas 3.000 m2, dulu hasil panennya bisa 2 ton lebih. Namun, saat ini dapat 1 ton, 2 kuintal, itu sudah luar biasa. Itu padi jenis 32, 64 atau primatif," tutur Abdul.

Prabowo Subianto: Saya Tidak main-main!

Dalam pertemuan virtual bersama petani, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras.

“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan. Masalah pangan adalah masalah kemerdekaan" kata Prabowo di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2/2025).

"Masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Jika kita ingin menjadi negara maju, pangan harus aman dulu,” tegasnya.

Salah satu kebijakan utama yang disampaikan Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut adalah penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Menurut Presiden, langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi dalam rantai distribusi pangan.

“Petani adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat" ungkapnya. 

"Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan harga gabah kering panen yang dibeli dari petani sebesar Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500, dan saya siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP),” tegas Presiden.

Baca juga: Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin Siap Ikuti Retreat di Magelang Bersama Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabowo juga mengingatkan, meskipun mekanisme pasar tetap berlaku, tidak boleh ada pihak yang mencari keuntungan secara berlebihan.

Presiden menegaskan, pengusaha harus tetap mendapat keuntungan wajar, tetapi kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas utama.

“Kalau negara lain bisa, Indonesia juga harus bisa dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja. Tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih" ujarnya. 

"Negara akan mengambil alih penggilingan padi. Saya katakan, ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival. Saya tidak main-main,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam telekonferensi tersebut, Ketua Perpadi Sutarto Alimoeso melaporkan sejumlah daerah seperti Aceh, NTB, Lampung, dan Pulau Jawa telah mulai memasok beras ke Bulog dengan harga sesuai kebijakan pemerintah.

Bahkan, di beberapa daerah, harga pembelian di tingkat penggilingan sudah melebihi Rp6.500 per kilogram.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengawasan ketat di daerah guna memastikan harga gabah tetap stabil serta menghindari spekulasi pasar yang merugikan petani.

Presiden meminta dukungan dari TNI, kepolisian, serta dinas pertanian untuk melakukan pengawasan ketat di daerah.

“Di seluruh Indonesia, di setiap kabupaten, ada Dandim dan kepolisian. Nanti saya minta bantuan di daerah-daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu" ungkapnya. 

"Jangan korbankan petani. Selalu ada alasan kadar air lah, rendemen lah, atau kualitas lah,” ujar Prabowo.

Menutup arahannya, Prabowo optimistis dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia semakin dekat dengan target swasembada pangan.

Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan mengumumkan swasembada secara terburu-buru, tetapi akan memastikan produksi dan pengolahan berjalan dengan baik.

(Reporter suryamalang.com|Imam Taufiq/ksp.go.id)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp