Muhadjir Effendy Ucap Pesan ke Mendikdasmen Soal Aset Universitas Negeri Malang yang Dipakai Sekolah

"Tujuan zonasi adalah menghilangkan kasta sekolah serta jangkauan akses pendidikan dari jarak tempat tinggal, domisili, kepindahan keluarga."

"Apapun sistem ke depan, pada hakikatnya sekolah negeri tidak boleh ada pengecualian. Tidak boleh ada praktik ekslusifme. Jadi terbuka juga untuk penyandang disabilitas," kata mantan Mendikbud dan Menko PMK ini.

Tapi pelaksanaan zonasi memang menjadi pro kotra karena masih banyak orang tua yang dengan memberikan kriteria di luar itu, yaitu akademik. Itu justru tidak adil kalau hanya akademik. Malah tidak adil. Apalagi yang berdomisi di dekat sekolah, ada disabilitas. Itu namanya keadilan. Ia menilai dalam pelaksanaan sudah baik.

Lalu bagaimana dengan sekolah swasta? Sekolah swasta harus didorong jadi sekolah unggul sehingga ada pilihan bagi orangtua. Karena memiliki keunggulan atau pembeda. Sedang terkait revitalisasi SMK, ia menyebutkan pada saat itu, jumlah SMK masih jauh dengan SMA. Tenaga pengajarnya tidak compatible dengan kebutuhan lapangan kerja.

"Ketika saya diberi kesempatan Presiden Jokowi waktu itu merevitalisasi SMK, saya perbanyak SMK. Begitu juga guru-gurunya," katanya.

Kebijakan itu juga banyak direspons SMK swasta yang lebih lincah. Bahkan kebijakan ini juga mengangkat guru honorer dengan SK kasek. Sehingga dana BOS banyak terpakai membayar tenaga honorer.

"Jadi lingkaran setan. Juga soal sertifikasi guru. Untuk sekolah negeri, sertifikasi guru harus SK kepala daerah. Tapi guru sskolah swasta memakai keterangan yayasan."

"Akhirnya mudah. Ketika ada rekrutmen P3K harus punya sertfikasi guru, target mengangkat guru honorer di sekolah negeri tidak berhasil. Malah guru sekolah swasta ikut P3K," jelasnya.

Dampaknya sekolah swasta jadi berkualitas rendah karena guru P3K ke sekolah negeri.

"Yang meneirma dampaknya adalah bangsa ini karena karena gurunya," tutur dia.