Fakta Danantara Prabowo Gebrakan Baru Presiden Ingin Libatkan Jokowi, Megawati, SBY, Demi Anak-Cucu

SURYAMALANG.COM, - Simak fakta-fakta Danantara Prabowo, gebrakan baru Presiden yang ingin melibatkan pemimpin negara sebelumnya seperti Jokowi, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Bukan wacana, Danantara Prabowo sudah pasti akan terealisasi bahkan akan di-launching tanggal 24 Februari 2025 mendatang.

Danantara adalah singkatan dari Daya Anagata Nusantara berbentuk Badan Pengelola Investasi (BPI). 

Baca juga: Efisiensi Anggaran Salah Sasaran, Demonstran di Kota Malang Gelar Aksi Teatrikal Tiarap

Pemaparan mengenai Danantara disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas mengenai ekonomi bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan apa itu Danantara yang diadakan untuk konsolidasi kekuatan ekonomi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN, itu nanti akan dikelola, dan kita beri nama Danantara," papar Prabowo di Istana, Jakarta, Senin (17/2/2025) mengutip YouTube KompasTV.

Fungsi Danantara

Adapun fungsi Danantara ini untuk mengoptimalisasi pengelolaan BUMN di Indonesia. 

"Optimalisasi pengelolaan BUMN kita, melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional," sebut Prabowo. 

Prabowo juga mengungkapkan tanggal launching Danantara yang rencananya akan dilakukan bulan ini. 

"Akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang," cetusnya. 

Makna Penamaan Danantara

Dalam kesempatan sama, Prabowo juga menerangkan kepanjangan dan makna penamaan Danantara. 

"Daya artinya energi, kekuatan. Anagata, masa depan. Nusantara, tanah air kita," sebut Prabowo. 

Prabowo menyimpulkan, "Jadi artinya, Danantara ini kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia," jelasnya. 

Baca juga: CARA Bijak RRI Ende di Tengah PHK Massal Imbas Efisiensi Kebijakan Prabowo, Karyawan Kontrak Aman

Adapun Prabowo juga menyebut, kebijakan ini dilakukan untuk mengelola kekayaan negara agar dapat dinikmati anak cucu masyarakat Indonesia. 

"Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita," sambung Prabowo. 

Kesimpulan

Secara ringkas, Danantara adalah Badan Pengelola Investasi yang akan bertugas mengelola investasi kekayaan negara berupa sumber daya alam dan aset-aset untuk kepentingan masyarakat jangka panjang.

Danantara akan mengelola aset total senilai 900 miliar dollar AS.

Pemerintah memberikan investasi awal sebesar 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325,8 triliun ke badan tersebut.

Beberapa sektor akan menjadi fokus Danantara yakni energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi, dan pangan.

Pemerintah berharap Danantara akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Ingin Libatkan Jokowi, Megawati, SBY

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sovereign wealth fund (SWF) terbaru Indonesia ini akan fokus berinvestasi pada proyek energi baru terbarukan (EBT), manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan. 

Demi memaksimalkan kinerja lembaga baru ini, Prabowo ingin melibatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Megawati Soekarnoputri untuk ikut mengawasi Danantara. 

Terlebih Danantara bakal mengelola aset hingga Rp 1.400 triliun.

Selain mantan presiden, Prabowo juga meminta peran beberapa Organisasi Keagamaan untuk turut berperan dalam mengawasi kinerja Danantara.

“Kalau perlu, pimpinan NU, Muhammadiyah, mungkin dari KWI ikut juga membantu mengawasi," ujar Prabowo, saat perayaan ulang tahun Partai Gerindra, Sabtu (15/2/25) mengutip Kontan.co.id. 

Prabowo menjelaskan, Danantara akan mengalokasikan aset negara ke proyek-proyek berkelanjutan dengan dampak ekonomi tinggi.

Salah satu target utamanya adalah mempercepat transisi energi melalui investasi di sektor EBT. 

Baca juga: 2 Perusahaan Air Minum Penyebab 4000 Petani di Malang Kekurangan Air, Program Prabowo Terancam Gagal

Selain itu, manufaktur canggih dan penguatan industri hilir juga menjadi prioritas, sejalan dengan upaya hilirisasi yang tengah didorong pemerintah. 

Di sektor pangan, investasi Danantara diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan peternakan dalam negeri. 

Prabowo yakin Danantara bisa memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8 persen.

Respons Jokowi

Terkait ajakan Prabowo untuk ikut mengawasi Danantara, Joko Widodo (Jokowi) mengaku, masih menunggu arahan pemerintah.

Jokowi menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait mekanisme pengawasan investasi Danantara.

"Semuanya masih dimatangkan. Masih digodok, masih dimatangkan. Kita tunggu, kita tunggu pemerintah," kata Jokowi ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (17/2/2025) mengutip Kompas.com.

Yang Perlu Diawasi dari Danantara

Menurut pengamat, ada beberapa hal yang perlu diawasi dari Danantara.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, keberadaan Danantara dapat membawa hal positif bagi perekonomian Indonesia.

"Misalnya, Danantara ini bisa mempercepat pembiayaan untuk transisi energi," ujar Bhima saat dihubungi Selasa (18/2/2025) mengutip Kompas.com.

Menurutnya, Danantara juga akan menjadi kendaraan investasi yang penting sehingga diharapkan bisa mendorong percepatan realisasi investasi di dalam negeri.

Jika investasi yang masuk melalui Danantara bisa direalisasikan, Bhima yakin hal tersebut akan mendorong serapan tenaga kerja yang lebih besar, terutama di sektor formal.

Meski keberadaan Danantara dinilai membawa hasil positif, Bhima tetap mewanti-wanti pemerintah agar mengawasi kinerja badan tersebut.

"Yang harus dijaga dari Danantara itu adalah tata kelolanya," tegas Bhima.

Menurutnya, Danantara harus menerapkan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) berstandar tinggi untuk menarik dana investasi asing, terutama dari negara maju.

ESG merupakan standar perusahaan yang menjadi rujukan saat menentukan invetasi yang potensial.

Prinsip ini mempertimbangkan sikap perusahaan dalam menjaga lingkungan.

“Mereka tentu melakukan penyamaan standar dulu. ESG menjadi standar penting yang harus dikejar. Jadi, proyek yang didanai dan ditawarkan kepada investor adalah proyek yang berkelanjutan, proyek yang hijau,” tutur Bhima.

Bhima menekankan, penunjukan direksi dari Danantara juga harus bebas dari kepentingan politik atau konflik kepentingan sebab nilai investasi sensitif terhadap situasi industri yang rawan konflik kepentingan.

Pemerintah pun dianggap perlu menyiapkan tata kelola dan safe guard untuk melindungi Danantara dari praktik korupsi.

Badan tersebut bagaimanapun memiliki nilai aset juga sangat besar.

Ekonom Celios, Nailul Huda, menambahkan pembagian wewenang Kementerian BUMN dan Danantara harus jelas.

Kementerian bertugas sebagai regulator dan Danantara operator. 

"Jangan sampai ada tabrakan kepentingan antarkedua belah pihak," tegasnya mengutip Kontan.co.id, Senin (3/2/2025).

Nailul Huda menambahkan, pemerintah perlu mengeluarkan wewenang tegas yang mengatur perusahaan BUMN mana saja yang masuk pengelolaan investasi Danantara.

Saran Nailul Huda, Danantara sebaiknya tidak mengatur perusahaan pelat merah yang kinerjanya bermasalah.

Perusahaan BUMN yang kurang sehat sebaiknya masih menjadi kewenangan Kementerian BUMN dan menterinya.

Selain itu, Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) ke Danantara diharapkan masih mendapat campur tangan pemerintah.

Ini membuat badan itu tidak hanya beroperasi dengan mengedepankan keuntungan saja.

Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada perusahaan, umumnya BUMN, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

"PSO harus ada nilai dari kerakyatan yang harus dibebankan ke BUMN dan Danantara," pungkasnya.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp